JATIM APRESIASI PROGRAM DESA PERADABAN-RUTILAHU JABAR

Antarajawabarat.com, 19/10 - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Sugianto Nangolah mengatakan bahwa Provinsi Jawa Timur mengapresiasi Program Desa Peradaban dan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Provinsi Jabar.

"Jadi kita (Jabar) dianggap lebih maju dalam melaksanakan pembangunan wilayah pedesaan. Program Desa Peradaban dan Rutilahu yang telah berjalan pun mendapat apresiasi positif dari Provinsi Jawa Timur," kata Sugianto Nangolah di Bandung, Sabtu.

Apresiasi dari Provinsi Jawa Timur tersebut disampaikan kepada pihaknya saat Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan ke Komisi A DPRD Jawa Barat.

"Bahkan mereka tertarik untuk mengaplikasikan Program Desa Peradaban, karena dana bantuan Rp1 miliar per desa itu efektif. Sehingga DPRD Jawa Timur datang kesini untuk mempelajari program itu, dan katanya akan diaplikasikan di Jawa Timur," kata dia.

Ia mengatakan Program Desa Peradaban tersebut hasilnya sudah terasa di wilayah pedesaan, salah satunya di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Dikatakannya, berkat bantuan dana sebesar Rp1 miliar maka saat ini pembangunan di desa tersebut hampir mencapai Rp3 miliar.

"Jadi melalui dana stimulan itu, potensi yang ada di wilayah pedesaan lebih tergali lagi," katanya.

Peran serta dan kebersamaan di antara masyarakat pun, menurut dia, menjadi lebih hidup dan bergairah.

"Mereka saling membantu, gotong royong, bahkan membantu menambah anggaran," katanya.

Ia menambahka, perbaikan Rutilahu yang belum lama ini diluncurkan pun turut menarik perhatian DPRD Jawa Timur.

"Melalui program tersebut, anggaran yang dikucurkan benar-benar terasa hingga ke masyarakat pedesaan," katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Jawa Timur menjadi ajang bertukar pikiran dan gagasan bagi kedua instansi tersebut.

"Hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan itu yakni sistem pembahasan anggaran," katanya.

Ia mengatakan selama ini pembahasan anggaran di Jawa Barat dilakukan di tingkat komisi dan badan anggaran, sedangkan di Jawa Timur, pembahasan anggaran hanya dilakukan di tingkat badan anggaran.

"Dengan dibahas di tingkat komisi terlebih dahulu, kita bisa mendorong program anggaran yang ada di mitra kerja. Jadi program yang dianggarkan bisa lebih tepat sasaran," katanya.