Survei IPI: Mayoritas publik minta Kejaksaan tetap berwenang usut tipikor

Tangkapan layar hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait wewenang Kejaksaan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi, dalam rilis survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, dipantau dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Minggu (2/7/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri

Jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, kata dia, Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencatatkan pencapaian tertinggi dalam hal tingkat kepercayaan publik, terutama terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Konsistensi dalam tingkat kepercayaan publik membuat masyarakat cenderung menolak adanya keinginan untuk membatasi kewenangan Kejaksaan, yaitu hanya menuntut kasus korupsi saja.

Hasil ini diketahui Indikator usai melakukan survei dalam rentang 20-24 Juni 2023 menempatkan 1.220 responden yang berasal dari seluruh provinsi. Responden ditentukan dengan asumsi metode simple random sampling, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan "margin of error" sebesar 2,9 persen.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indikator Politik: Publik minta Kejaksaan tetap berwenang usut tipikor

Berita Terkait