Polres Garut turunkan 200 personel Brimob bantu pengamanan pilkades serentak

Garut (ANTARA) - Kepolisian Resor Garut menurunkan 200 personel dari Satuan Brimob Polda Jabar untuk membantu pengamanan pemilihan kepada desa (pilkades) serentak di Kabupaten Garut, Jawa Barat dalam rangka memberikan jaminan keamanan dan kelancaran pelaksanaan demokrasi di 82 desa.

"Kami punya Brimob yang kurang lebih 150 dari Polda (Jabar) dan dari Polres Garut 50, jadi 200 (personel)," kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro saat gelar pasukan pengamanan Pilkades Serentak 2023 di Halaman Markas Polres Garut, Minggu.

Ia menuturkan pilkades seretak diikuti 82 desa di 28 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 306 orang yang pelaksanaan pemilihannya digelar, Senin (15/5).

Selama pelaksanaan pilkades serentak, kata dia, pihaknya menyiapkan sekitar dua ribu personel gabungan dari berbagai satuan Polres Garut, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Kapolres menyampaikan seluruh personel gabungan itu disebar di setiap tempat pemungutan suara (tps) yang siap siaga memberikan pelayanan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita siap untuk menyebar ke titik-titik tersebut, sebarannya ada di Garut di selatan, dan di tengah," katanya.

Terkait pemetaan desa yang rawan konflik, kata Kapolres, sudah dilakukan pemetaan yang tercatat sebanyak 31 desa, untuk itu jajarannya dibantu Brimob diprioritaskan melakukan pengamanan di desa tersebut.

"Rawan itu sudah ada di 31 desa, dari 31 desa tersebut kita sudah menempatkan di luar pengamanan tps untuk bisa mem-'backup' yang pengamanan tps," katanya. Ia mengatakan keberadaan personel gabungan sebagai langkah antisipasi, dan juga melakukan tindakan cepat apabila ada gangguan keamanan dan ketertiban umum saat pelaksanaan pikades.

Ia berharap seluruh peserta pilkades, maupun pendukungnya agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban untuk kepentingan bersama.

Calon kepala desa yang kalah, kata Kapolres, harus bisa menerima kekalahan itu dan tidak membuat tindakan anarkis maupun memprovokasi orang lain karena kecewa dengan hasil pilkades.

Begitu juga dengan kepala desa terpilih untuk tidak berlebihan menunjukkan kegembiraannya karena pemilihan itu merupakan proses yang hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mencapai amanah, dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat," katanya.