Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Phil Sukri mengingatkan setiap pemimpin daerah agar senantiasa bijaksana dalam menanggapi beragam kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
"Ketika dikritik, pemimpin daerah juga tidak boleh baper (bawa perasaan) dan selalu menunjukkan sikap bijaksana," kata Sukri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pada dasarnya kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas seorang pemimpin daerah sebagai pejabat publik.
Sukri mengatakan hal itu guna menanggapi kegaduhan mengenai pemecatan yang dialami guru tidak tetap di SMK Telkom Sekar Kemuning, Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Sabil Fadhilah usai mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kolom komentar salah satu unggahan dalam akun Instagram pribadi Ridwan Kamil.
Sukri memahami bahwa sebagai pribadi Ridwan Kamil memang bisa tersinggung ketika dikritik. Akan tetapi, menurut dia, Ridwan Kamil tetap harus bijaksana meskipun dia tersinggung atau marah.
Saat dikritik, Sukri menilai Ridwan Kamil seharusnya cukup memberi penjelasan di media yang sama.
Dia mengatakan pada dasarnya kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas seorang pemimpin daerah sebagai pejabat publik.
Sukri mengatakan hal itu guna menanggapi kegaduhan mengenai pemecatan yang dialami guru tidak tetap di SMK Telkom Sekar Kemuning, Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Sabil Fadhilah usai mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kolom komentar salah satu unggahan dalam akun Instagram pribadi Ridwan Kamil.
Sukri memahami bahwa sebagai pribadi Ridwan Kamil memang bisa tersinggung ketika dikritik. Akan tetapi, menurut dia, Ridwan Kamil tetap harus bijaksana meskipun dia tersinggung atau marah.
Saat dikritik, Sukri menilai Ridwan Kamil seharusnya cukup memberi penjelasan di media yang sama.
"Jika Ridwan Kamil tak segera menjelaskan, itu memberikan dampak yang kurang baik baginya, khususnya di Jawa Barat,” kata dia.
Berikutnya, Sukri menilai kritik dari Muhammad Sabil juga harus dilihat secara jernih atau didalami lebih lanjut.
“Harus dilihat apakah Ridwan Kamil memakai atribut partai politik atau hanya warna yang mirip. Jika menggunakan atribut partai, apakah itu merupakan suatu kesengajaan atau tidak. Itu semua harus dilihat secara jernih,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan terdapat potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau abuse of power Ridwan Kamil dalam kasus pemecatan guru honorer di Kabupaten Cirebon usai mengkritik Gubernur Jawa Barat tersebut.Berikutnya, Sukri menilai kritik dari Muhammad Sabil juga harus dilihat secara jernih atau didalami lebih lanjut.
“Harus dilihat apakah Ridwan Kamil memakai atribut partai politik atau hanya warna yang mirip. Jika menggunakan atribut partai, apakah itu merupakan suatu kesengajaan atau tidak. Itu semua harus dilihat secara jernih,” ujarnya.
"Menurut saya, potensi abuse of power tinggi," kata Yeka Hendra Fatika di Padang, Sumatera Barat, Jumat.
Yeka mengatakan sikap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menelepon atau mengonfirmasi pihak sekolah perihal komen guru tersebut di akun media sosial miliknya menimbulkan banyak persepsi atau multitafsir.
Dengan kata lain, pemecatan guru tersebut usai Ridwan Kamil menghubungi pihak yayasan pendidikan tempatnya bekerja menjadi perhatian publik.
Kendati demikian, Ridwan Kamil mengaku sudah meminta pihak yayasan tersebut kembali mempekerjakan guru honorer yang diketahui bernama Muhammad Sabil Fadilah tersebut.
Terkait laporan atau aduan yang dilayangkan ke Ombudsman, Yeka mengaku belum menerima atau mengetahui perihal tersebut.
"Saya belum tahu apakah sudah ada masyarakat yang mengadukan ke Ombudsman," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi ingatkan pemimpin daerah bijaksana tanggapi kritik
