Bandung (ANTARA) -
Gubernur Provinsi Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta perangkat daerah untuk turun tangan memetakan dinamika terkait Program Petani Milenial di mana ada peserta program tersebut yang terlilit utang bank karena tidak mendapatkan pembayaran hasil panennya.
"Petani Milenial ini seperti yang saya sampaikan, selalu dievaluasi. Jadi kami dari Pemerintah Provinsi Jabar terus mengevaluasi Program Petani Milenial," kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi di Bandung, Selasa.
Ridwan Kamil menyampaikan, Pemprov Jabar menjadi jembatan tiga pihak, yakni petani milenial, perbankan, dan offtaker (pembeli). Program tersebut telah melahirkan 1.200-an petani muda yang sukses.
"Sepertiga belum berhasil. Ketidakberhasilan yang sepertiga jangan digeneralisasi programnya gagal. Kenapa? Karena Pemprov ini mengawinkan tiga pihak. Petani milenial, perbankan, dan pembeli. Tentu ada dinamika," ujar Ridwan Kamil.
Ia mencontohkan petani milenial yang mengembangbiakkan kelinci yang tidak jadi melakukan ekspor ke Filipina karena larangan impor kelinci di negara tersebut.
"Padahal, petani milenial kelinci sudah siap, pembayaran sudah siap. Ada force majeure. Terus yang isu petani (milenial) tanaman hias karena ada perang Rusia-Ukraina," kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menambahkan, pihaknya juga sudah meminta kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku kreditur untuk lebih fleksibel.
Baca juga: PT Agro Jabar berupaya selesaikan tunggakan program petani milenial
"Dinamika ada, dan kita bereskan juga dengan meminta Bank BJB untuk lebih fleksibel dalam urusan penagihan dan pembayaran," ujar Ridwan Kamil.
Program Petani Milenial bercita-cita mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Jawa Barat.
