Wapres: Pemerintah tak berniat intervensi PSSI

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah tidak berniat untuk melakukan intervensi atas Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meski dua orang menteri kabinet Indonesia Maju ikut dalam bursa ketua dan wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027.

"Kalau intervensi saya kira pemerintah tidak ada untuk melakukan intervensi, tetapi ketika dia mencalonkan, yang penting adalah apa ada larangan dari FIFA, atau juga larangan dari PSSI sendiri, apa ada larangan atau tidak?" kata Wapres Ma'ruf Amin di Universitas Indonesia, Jakarta pada Kamis.

Diketahui Menteri BUMN Erick Thohir mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali mencalonkan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum.

"Tidak ada larangan berarti tidak ada masalah dan juga dapat izin dari atasannya, dari Presiden, jadi dia harus tidak melanggar aturan FIFA, tidak melanggar aturan PSSI dan harus memperoleh izin dari presiden. Sepanjang tidak ada yang dilanggar, saya kira tidak ada masalah," ungkap Wapres.

Wapres Ma'ruf menilai dengan keikutsertaan kedua menteri kabinet itu dalam kepengurusan PSSI tidak berarti pemerintah melakukan intervensi, apalagi pemerintah hanya mendorong supaya sepak bola Indonesia maju.

"Supaya sepak bola kita itu jangan terus tidak maju-maju, kalah terus, jadi harus dicari apa salahnya? Semua pelatih yang hebat didatangkan, tapi apa betul orang Indonesia itu tidak punya potensi? Saya belum yakin," tambah Wapres.

Wapres menyebut dari 274 juta penduduk Indonesia tidak mungkin tidak ada yang dapat menjadi pemain sepak bola berprestasi.

"Dari 274 juta (orang) masa enggak ada? Mungkin ini yang perlu digali lagi, bagaimana mencari bibit-bibit unggul, talenta. Itu sebenarnya yang sedang kita kerjakan dengan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, kita ingin menumbuhkan talenta dan membangun supaya dia menjadi atlet yang berprestasi," jelas Wapres.

Wapres Ma'ruf juga mengungkapkan keikutsertaan dua menteri tersebut harus dipastikan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Harus dipastikan tidak boleh mengganggu, harus dipastikan, jadi kalau mengganggu ya jangan, tapi harus dipastikan bahwa memang tidak mengganggu," tutur Wapres.