Pemprov Jabar berupaya benahi transportasi publik

Terkait tuntutan warga yang berharap transportasi publik terintegrasi seperti Jakarta, Gubernur Ridwan Kamil meminta warga melihat porsi APBD yang dimiliki Pemprov Jawa Barat dan besarnya dukungan APBN pada pembenahan transportasi di DKI Jakarta.

"DKI Jakarta yang APBD-nya terbesar se-Indonesia, setengah anggaran pembangunan MRT-nya dari APBN. Terlebih APBD Jabar yang hanya Rp40 triliun dibagi untuk 27 kota kabupaten urusannya banyak tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi massal seperti yang diidealkan. Namun itu kan dikerjakan dan sudah dimulai," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A Koswara mengatakan saat ini pemerintah provinsi sedang mendorong pembenahan transportasi publik berbasis listrik dimulai dari Bandung Raya.

Baca juga: Ridwan Kamil imbau warga Jawa Barat tetap waspada meski PPKM dicabut

"Kita sedang mengarah ke sana, kan itu bagian dari program pemerintah," kata Koswara.

Rencananya BRT akan melayani lima koridor di Bandung Raya dimana satu koridor akan memakai bus berbasis listrik.

Menurut Koswara pihak Bank Dunia yang mendukung program ini mengharapkan bus listrik bisa mencapai 50 persen dari seluruh rute.

Pada tahun ini rencananya akan dimulai konstruksi depo khusus bus listrik dan pembangunan jalur khusus di sejumlah titik.

Pada 2024 ada uji coba, selanjutnya pada 2025 BRT tahap satu akan beroperasi penuh melayani sejumlah rute di Bandung Raya.

Seusai BRT, Cekungan Bandung rencananya akan didukung integrasi dengan kereta lintas rel terpadu atau LRT dengan rute yang sudah disepakati oleh sejumlah daerah seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.