Penyaluran BSU di Jabar capai 77 persen

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebutkan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 telah mencapai 77 persen dari total penerima sebanyak 2,1 juta orang.

"Untuk BSU yang sudah disalurkan itu lebih dari 70 persen, 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya 600 ribu per orang, cuma satu kali," kata Kepala Disnakertrans Jabar Taufik Garsadi pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Baca juga: Pembagian BLT BBM sudah berjalan baik, sebut Presiden Joko Widodo

Program BSU sendiri bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau buruh dan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi COVID-19 dan diberikan bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Menurut dia, seharusnya penyaluran Program BSU di Jabar selesai pada Oktober 2022 namun ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BSU di Jabar, kata Taufik, ialah terkait verifikasi data penerima, yang harus dipadukan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan pihaknya.

"Pertama kaitan dengan verifikasi, verifikasi ini dilakukan oleh Kemenaker. Jadi data potensi penerima BPJS BSU di Jabar dari BPJS Ketengakerjaan masuk ke Kemenaker, itu dipadankan dengan data keluarga PKH. Penerima bantuan lain sehingga itu waktunya lama untuk memadankan itu," kata Taufik.

Kendala yang kedua, lanjut Taufik, ialah adanya aturan penerima Program BSU harus memiliki rekening di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

"Jadi bagi yang belum maka akan disalurkan melalui Pos. Biasanya Kemenaker akan menyalurkan ke Bank Himbara," kata dia.

Baca juga: Permintaan pengisian data BSU di medsos adalah hoaks, sebut Kemnaker

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sedang mendiskusikan dampak penyesuaian harga BBM ber­subsidi di kalangan buruh.

"Yang kami khawatirkan ialah nasib buruh yang upahnya di bawah Rp3,5 juta," kata Iendra.

Dia menuturkan kemungkinan kelompok buruh dengan upah tersebut menggelar demo penolakan sangat bisa terjadi meskipun pihaknya berharap situasi tersebut bisa diredam.