Namun yang sering didapati di jagat maya, pemilih harus teliti dan jeli menyimak informasi yang diproduksi dari beragam platform media sosial dengan modus dan kepentingan yang tidak selalu relate dengan ide dan program peserta pemilu. Informasi hoaks berseliweran sama banyaknya dengan berita yang diproduksi dengan standar jurnalisme.
Tak ingin warganya menjadi korban hoaks saat pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat melakukan sejumlah upaya untuk menangkal hoaks.
Terlebih, setiap pilpres dan pemilu legislatif, jumlah pemilih tetap atau DPT Provinsi Jawa Barat merupakan terbanyak se-Indonesia, 32,7 juta pemilih pada Pemilu 2014 dan 33,2 juta pemilih di Pemilu 2019.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat ialah dengan menggandeng Jabar Saber Hoaks (JHS).
JHS merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja guna menangkal informasi bohong. Unit ini melakukan kerja sama dengan KPU setempat untuk memberantas penyebaran berita hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.
Ketua JHS, Alfianto Yustinova, menuturkan penyebaran hoaks terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah.
Kolaborasi yang dilakukan oleh JSH dengan penyelenggara pemilu dapat meminimalisasi penyebaran berita hoaks di Jawa Barat.
Pemilu yang selalu dibarengi dengan kontestasi berpotensi memicu penyebaran hoaks apalagi tahun depan sudah memasuki tahun politik.
