Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang memotret evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden itu mencapai 72,3 persen.
"Temuan Agustus 2022, tren kepuasan atas kinerja Presiden berada di angka 72,3 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk Penilaian Publik Atas Masalah-Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum secara daring, di Jakarta, Rabu.
Menurut Djayadi, ada perbedaan cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022.
Pada Mei, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden baru menyentuh 67,5 persen. Artinya, ada peningkatan sebesar 4,8 persen.
Jika diklasifikasikan, Djayadi menjelaskan, mereka yang menyatakan cukup puas dengan kinerja Presiden angkanya mencapai 57,9 persen. Sementara yang mengatakan sangat puas angkanya sebesar 14,4 persen.
"Mereka yang kurang puas hanya berada di angka 23 persen. Jumlahnya lebih kecil bagi yang menyatakan tidak puas sama sekali, yakni 2,9 persen," kata Djayadi dalam siaran persnya.
Pada temuan lain, Djayadi menambahkan, mayoritas masyarakat yang menyatakan puas dengan kerja Presiden Jokowi berada pada hampir semua kelompok demografi, kecuali wilayah Banten.
Dalam survei ini, LSI melibatkan 1.220 responden. Proses pengambilan data dilakukan sejak 13-21 Agustus 2022. Adapun margin of error sebesar +/- 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya Hasil survei Indometer menunjukkan publik memberikan apresiasi positif kepada Presiden Joko Widodo atas kinerja pemerintah dalam mengatasi inflasi.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indometer Leonard menyebutkan sebanyak 80,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja presiden dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Senin.
"Publik puas dengan kinerja Jokowi karena dinilai telah bekerja keras mengatasi inflasi," kata Leonard.
Menurut dia, masyarakat Indonesia menyadari situasi saat ini memang sulit; namun, masyarakat melihat Pemerintah bekerja mencari solusi. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah bertahan untuk menggelontorkan subsidi yang diuntungkan dengan windfall komoditas di pasar global.
"Tetapi, sinyalemen menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas mulai melandai, yang akan berpengaruh terhadap pemasukan APBN," tambahnya.
Hal itu terbukti dari rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar, katanya. DPR menolak adanya kuota tambahan yang berpotensi membuat anggaran subsidi terus membengkak. Pemerintah masih membuat skenario kenaikan harga Pertalite dan solar dengan sejumlah opsi dan menyiapkan bantuan sosial (bansos).
"Kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dipastikan akan mengerek laju inflasi dan menuai protes masyarakat," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi capai 72,3 persen
