Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan.
Menurut Airlangga, program bantuan sosial (bansos) untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga energi.
Jajaran menteri masih merumuskan bansos tersebut termasuk skenario kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak.
Selain dampak ke kegiatan konsumsi masyarakat, pemerintah juga sedang mengalkulasi dampak dari rencana kenaikan harga BBM terhadap kegiatan industri.
Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.
Sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (PDIP Jabar) Ono Surono meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena akan membebani masyarakat.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan menimbulkan inflasi tak terkendali yang pada akhirnya membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan persya, Sabtu.
Stafsus BUMN minta publik jangan "panic buying" terkait BBM
Senin, 29 Agustus 2022 16:21 WIB