Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencari solusi atas tuntutan pegawai honorer bidang kesehatan dan non-kesehatan di daerah itu.
"Semua aspirasinya saya terima dengan baik, solusi Jabar adalah membentuk satuan tugas. Satuan tugas ini dibentuk antara perwakilan mereka dengan tim dari Jabar secara transparan untuk mencari solusi," kata Gubernur Jabar M Ridwan Kamil, seusai menerima perwakilan tenaga honorer guru dan kesehatan di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan jika tuntutan yang diutarakan oleh para pegawai honorer tenaga kesehatan dan guru tersebut ada di bawah kewenangan pemda maka pihaknya akan memperjuangkannya, begitupun jika kewenangannya ada di pemerintah pusat.
Baca juga: Jawa Barat lakukan pemetaan terkait rencana penghapusan tenaga honorer
"Kalau kewenangan pusat, kita berjuang sama-sama ke pusat, kalau kewenangannya provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangan bupati wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya," kata dia.
Ridwan Kamil menuturkan peran tenaga kesehatan baik yang berstatus honorer sangatlah penting, terlebih saat pandemi COVID-19, keberadaannya sangat dibutuhkan.
"Tapi sering kali tempat mereka bekerja perlu ditingkatkan untuk pendapatan unit kerjanya. Saya menerima aspirasi itu dan memberi solusi. Kita turunkan pertemuan. Seiring anggaran kita yang sudah membaik," kata dia.
