Pemprov Jawa Barat bentuk satgas terkait tuntutan pegawai honorer kesehatan

Sebelumnya, pada Jumat (5/8) para pegawai honorer tenaga kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung.

Mereka menuntut agar tenaga kesehatan berstatus honorer dan di fasilitas layanan kesehatan Provinsi Jabar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jawa Barat mengaku lega karena bisa diterima oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini.

Baca juga: Menkes minta tenaga kesehatan honorer segera daftar calon ASN dan PPPK

"Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Pak Gubernur akan membentuk tim khusus. Diharapkan ada solusi terkait apa yang kami tuntut," kata Wakil Ketua FKHF Jawa Barat, Saeful Anwar di Gedung Sate Bandung.

Saeful menuturkan dalam pengangkatan P3K mereka meminta diberi afirmasi dan mengingat pengabdiannya sudah lama, belasan hingga puluhan tahun.

Kalaupun ada tes tulis dalam pengangkatan P3K, kata Saeful, maka standardnya diturunkan dan tuntutan ini imbas dari PP No. 49 Tahun 2018 yang akan menghapuskan tenaga honorer.