Ia menegaskan sama pentingnya dilakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap para perusak lingkungan baik perorangan maupun korporasi.
Pak Uu sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan, warga Kampung Dayeuhandap bukan pertama kalinya mengalami musibah banjir. Untuk itu, warga agar mau berpindah lokasi hunian ke daerah yang lebih aman.
"Kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang ada di sepanjang sungai ini, daerah yang dianggap berbahaya, mohon kesadarannya agar pindah ke tempat yang lebih aman," kata Uu.
Ia menyampaikan terkait usulan dipindahkan itu sudah ditanyakan langsung kepada masyarakat, hasilnya ada yang menerima, ada juga yang menolak, alasannya karena tanah pribadi.
"Saya sudah bertanya ke masyarakat, ada yang mau, ada yang menolak, karena itu tanah pribadi. Namun diminta pindah bukan berarti tanahnya akan diambil oleh pemerintah, akan tetapi demi keselamatan," katanya.
Baca juga: Pemkab layani administrasi kependudukan warga Garut korban banjir
Uu dalam kunjungannya menyerahkan bantuan untuk penanggulangan bencana banjir dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp198.650.550, kemudian CSR BJB senilai Rp100 juta, selanjutnya bantuan suplai sembako, lauk pauk, air minum, tambahan gizi, kebutuhan anak-anak, selimut, dan alat kebersihan dari BPBD Jabar.
Terkait jembatan penghubung kampung yang terputus akibat banjir, kata Uu, juga akan menjadi prioritas untuk segera diperbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
"Sebenarnya pemerintah sudah ada program untuk merevitalisasi sungai ini. Namun dikarenakan adanya jembatan yang hancur, tidak menutup kemungkinan anggaran yang ada akan dialokasikan untuk perbaikan jembatan tersebut," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: 14 kecamatan Kabupaten Garut terdampak banjir dan longsor
18.873 jiwa di Kabupaten Garut terdampak bencana banjir dan longsor
Senin, 18 Juli 2022 18:56 WIB