Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memperkuat keamanan digital seiring dengan akselerasi transformasi digital.
"Jadi, cyber security sangat penting untuk dikembangkan, apalagi sekarang kita sudah menerapkan tanda tangan digital,” katanya dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan bahwa keamanan digital juga penting untuk meniadakan jumlah serangan digital yang cukup sering menyerang situs web pemerintah.
Meskipun demikian, menurutnya, penandatanganan dokumen secara digital sebetulnya lebih aman karena potensi dokumen tercecer dapat diminimalisasi.
Di samping itu, penandatanganan dokumen secara digital juga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien.
Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri.
Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak 2020, anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pertemuan secara langsung dapat ditekan karena banyak pertemuan dilakukan melalui platform digital.
"Di Kementerian Keuangan, kami melihat pengelolaan anggaran berubah karena selama pandemi semua aktivitas kita berpindah ke digital sehingga semua biaya untuk konektivitas digital meningkat tapi saya harap sesudah itu ada efisiensi dari biaya meeting dan perjalanan dinas,” imbuhnya.
Ke depan, Sri Mulyani berharap penyelenggaraan pertemuan luar jaringan dan dalam jaringan dapat dilaksanakan secara berimbang.
Pasalnya, kegiatan-kegiatan luar jaringan pemerintah masih diperlukan untuk turut mengerek naik kegiatan masyarakat.
“Jadi, tetap perlu ada keseimbangan agar kegiatan pemerintah ada yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengingatkan para pelaku di ekosistem ekonomi Indonesia untuk terus memperkuat keamanan data masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut. "Tata kelola data untuk mendukung adopsi teknologi dan pemanfaatan data untuk menunjang optimalisasi produktivitas di berbagai sektor termasuk ekonomi digital, diperlukan tata kelola yang mencakup aspek jaminan keamanan, keandalan dan kelaikan sistem elektroniknya," kata Menkominfo di Jakarta, Selasa (15/6) malam.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal perlindungan data pribadi. Ia mengatakan, penting untuk memoderasi konten dengan muatan yang tidak melanggar peraturan.
"Kita harus pastikan ruang digital dimanfaatkan dengan baik. Hal-hal yang menyinggung dan melanggar undang-undang, zero tolerance. Kami ingin membangun ruang digital yang sehat untuk rekan-rekan sekalian," kata Menkominfo.
Menteri Johnny mengingatkan para pelaku ekonomi digital untuk selalu memperhatikan tata kelola data secara administratif maupun dari sisi manajemen dan teknologinya.
"Saya ingatkan, tata kelola data jangan main-main, jangan sampai mengacu pada hal-hal yang sifatnya administratif saja, seperti misalnya mendapatkan ISO, dan lainnya. Itu adalah management. Tapi, teknologi juga. Kemampuan teknologi yang terus berkembang. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan teknologi security," ujar Menkominfo.
"Tata kelola manajemen. Kalau sampai ada data yang bocor dari dalam, saya tidak toleransi, karena itu di dalam kontrol, dan itu bermain-main dengan tata kelola data," imbuhnya.
Menkominfo juga mengingatkan untuk terus berinvestasi di sisi sumber daya manusia (SDM), terutama yang berhubungan dengan teknologi keamanan (security), baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
"Kominfo sebagai vocal point pemerintah terus mendorong perkembangan ekosistem ekonomi digital yang tangkas, lincah, dan berani demi tecapainya gebrakan inovatif yang semakin maju," kata dia.
"Kalau komitmen kita bersama di sana, maka saya yakin kita bisa membangun konektivitas untuk Indonesia yang semakin digital dan semakin maju," pungkasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani sebut pemerintah terus perkuat keamanan digital
