Pemkot Bogor siap terapkan aturan kurban tanpa kantong plastik
Selasa, 5 Juli 2022 19:50 WIB
Plh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim (kedua dari kanan) bersama Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnto (kedua dari kiri) saat diwawancara usai menghadiri HUT ke-76 Bhayangkara, di Mapolresta Bogor, Selasa, (5/7/2022). (ANTARA/Linna Susanti)
Pendistribusian hasil pemotongan hewan kurban pun tidak menggunakan kantong plastik hitam atau kantong plastik sekali pakai sebagai wadah daging kurban.
Pembungkus daging harus ramah lingkungan atau membawa wadah sendiri yang terbuat dari bahan ramah lingkungan saat mengambil daging kurban, serta mengelola limbah setelah pelaksanaan kurban.
"Di Bogor kan ada besek, ada berbagai macam produk ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan hewan kurban," kata Dedie.
Atasi PMK
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meminta semua unsur untuk terus menggencarkan edukasi cara mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada masyarakat, khususnya perternak, serta cara pembelian hewan kurban yang aman menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Masyarakat harus diberi edukasi terkait dengan kondisi dan bagaimana cara mengatasinya. Perlu diberi informasi pula bagaimana masyarakat bisa membeli hewan kurban," kata Dedie.
Ia menyampaikan pemerintah bersama dengan unsur terkait akan terus melakukan berbagai langkah, salah satunya mengedukasi masyarakat terhadap PMK secara lebih memadai dan dipahami.
Atasi PMK
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meminta semua unsur untuk terus menggencarkan edukasi cara mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada masyarakat, khususnya perternak, serta cara pembelian hewan kurban yang aman menjelang Hari Raya Idul Adha.
"Masyarakat harus diberi edukasi terkait dengan kondisi dan bagaimana cara mengatasinya. Perlu diberi informasi pula bagaimana masyarakat bisa membeli hewan kurban," kata Dedie.
Ia menyampaikan pemerintah bersama dengan unsur terkait akan terus melakukan berbagai langkah, salah satunya mengedukasi masyarakat terhadap PMK secara lebih memadai dan dipahami.
