Bandung (ANTARA) -
Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.
"Alhamdulillah pada Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (1/7), fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangannya terhadap pertanggungjawaban APBD Jabar 2022," kata Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat, di Kota Bandung, Senin.
Pandangan fraksi tersebut, kata Achmad Ru'yat disampaikan guna menindaklanjuti Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jabar Tahun 2021 yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Rapat Paripurna DPRD Jabar, tanggal 24 Juni 2022.
Achmad Ru'yat mengatakan, sesuai kesepakatan lintas fraksi di DPRD Jawa Barat, pandangan umum kali ini hanya disampaikan oleh dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Nasdem Persatuan Indonesia.
Sementara untuk pandangan dari enam fraksi lainnya disampaikan secara tertulis.
"Jadi fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya, namun diwakili oleh dua fraksi saja, sisanya disampaikan secara tertulis," ujar Achmad.
Achmad menuturkan, setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Jabar, tahapan selanjutnya adalah jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
"Tahapan berikutnya adalah jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna selanjutnya," ujarnya.
Tahap terakhir, yaitu pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jabar 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Secara umum rapat paripurna hari ini berlangsung lancar tanpa ada hambatan termasuk interupsi.
Harmonisasi eksekutif dan legislatif terlihat dari keakraban para anggota dewan dengan Gubernur usai rapat.
Adapun pandangan Fraksi PAN DPRD Jawa Barat yang disampaikan oleh Heri Dermawan, menyoroti realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2021 melebihi target yang ditetapkan.
Heri menyebut, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat yang mencapai 102,41 persen.
Kenaikan dua persen dari target, yaitu Rp 36,991 triliun ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sementara Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia secara umum memandang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Jabar masih terdapat sedikit kendala dalam hal perencanaan.
