Bogor, 4/8 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terkait terjadinya tragedi kemanusiaan konflik etnis Rohingnya dan etnis Rakhine di Myanmar.
"Saya menyimak komentar di sejumlah media massa yang menggambarkan pemerintah diam, presiden diam, padahal Presiden Indonesia sekarang sebagai ketua ASEAN. Dua hal yang salah, pemerintah tidak diam, dan pemerintah sedang terus bekerja, dan Presiden Indonesia bukan Ketua ASEAN, tapi Perdana Menteri Kamboja (ketua ASEAN)," kata Presiden dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu.
Pemerintah, menurut Presiden, secara multilateral dan regional aktif membahas masalah tersebut baik di PBB, ASEAN maupun forum lainnya. Selain itu, juga aktif secara bilateral menjalin diplomasi dan kerja sama.
"Untuk diketahui, ketika banyak negara menolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya di negara Asia, Indonesia menerima kedatangan mereka, dan sekarang tercatat ada 270 pencari suaka, 124 pengungsi Rohingya," kata Presiden.
Untuk itu, Pemerintah bekerja sama dengan badan PBB dan lembaga internasional lain untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan status bagi para pengungsi tersebut.
Presiden juga mengungkapkan, dirinya telah mengirimi surat Presiden Myanmar Thein Sein tentang harapan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingnya dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar selain mengundang PBB dan diplomat asing, Pemerintah Myanmar juga mengundang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melihat langsung di lapangan.
"Harapan saya OKI, PBB, ASEAN, tentu Indonesia di dalamnya dan Myanmar bisa kerja sama untuk selesaikan solusi yang baik," katanya.
Sementara itu, menurut Presiden, yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan konflik komunal horisontal etnis antara etnis Rohingnya yang merupakan minoritas Muslim dengan suku Rakhine yang beragama Budha (mayoritas). Akibat dari konflik tersebut, telah mengakibatkan terjadinya 77 orang korban jiwa dan 5.000 rumah rusak.
Presiden menilai, pemerintah Myanmar telah melakukan upaya dalam menangani kasus tersebut, meskipun belum optimal. Pemerintah Myanmar setelah terjadinya konflik, langsung membentuk komite investigasi, mereka juga mengundang PBB melalui UNHCR dan World Food Program.
Pemerintah Myanmar juga mengundang diplomat dan duta besar negara-negara Islam, seperti Pakistan, Indonesia, Arab Saudi, Kuwait untuk menyaksikan langsung yang terjadi di lapangan. Namun demikian, memang dirasakan adanya persepsi diskriminasi dalam menangani pengungsi etnis Rohingnya.
Meski etnis Rohingya yang berasal dari Bangladesh dan telah berada di sana selama empat generasi lebih, namun mereka belum diakui oleh Pemerintah Myanmar.
"Indonesia ingin dan berharap agar konflik komunal yang akibatkan permasalahan kemanusiaan etnis Rohingya benar-benar ditangani dan diselesaikan secara bijak, adil, tepat dan tuntas di bidang aspek kemanusiaan, Indonesia serukan agar perlindungan minoritas sungguh diberikan, dan pembangunan kampung yang rusak bisa dilakukan, saya garis bawahi ini karena kenyataan dalam kamp pengungsi adalah etnis Rohingya," katanya.***1***
antara