Jakarta (ANTARA) - Manajemen Kartu Prakerja mengatakan Kartu Prakerja merupakan program pelatihan terbuka untuk semua orang, sehingga tak ada batasan jumlah gaji bagi penerimanya layaknya Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menetapkan syarat gaji minimal penerimanya.
Hal tersebut dikemukakan menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terindikasi tidak tepat sasaran karena diterima oleh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.
"Dalam regulasi Program Kartu Prakerja kami memang tidak ada ketentuan gaji di bawah Rp3,5 juta. Jadi ini terbuka untuk semua orang," ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam jumpa media, di Jakarta, Kamis.
Ia pun mencontohkan seorang supir yang memiliki upah Rp4,5 juta pun bisa saja mengikuti pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Dengan demikian, program tersebut berbeda dengan BSU yang memiliki ketentuan penerimanya adalah pekerja dengan gaji paling besar Rp3,5 juta.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menambahkan pihaknya menyikapi dengan saksama hasil temuan BPK tersebut.
"Kami mencari jalan terbaik, menjadikan akuntabilitas Kartu Prakerja walau sebenarnya tidak ada dalam aturan. Tetapi tetap menjadi lebih baik lagi," tutur Rudy dalam kesempatan yang sama.Ia pun menegaskan Program Kartu Prakerja dari awal sebenarnya dirancang murni untuk pelatihan, seperti reskilling dan upskilling. Namun pada saat diminta menjadi instrumen bantuan sosial skemanya pun berubah.
Oleh karena itu pada semester II 2022 dengan pandemi yang kian membaik, diharapkan rancangan program tersebut kembali ke model awal.
Peserta terdaftar 12,8 juta
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menyebutkan peserta Program Kartu Prakerja sudah mencapai 12,8 juta sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini.
Seluruh peserta tersebut berasal dari 34 provinsi dan 15 kabupaten/kota di Indonesia, serta berbagai daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) yang tidak pernah tersentuh oleh pelatihan.
"Ini berkat dari transformasi digital yang dilakukan oleh Tim Kartu Prakerja secara end-to-end," ungkap Rudy dalam jumpa media di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian ia menuturkan seluruh proses dalam Kartu Prakerja mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga pemberian insentif dilakukan secara digital.Saat ini, menurutnya, sudah terdapat ekosistem yang luar biasa dalam Kartu Prakerja serta kolaborasi dan sinergi dengan seluruh ekosistem yang ada.
Rudy menjelaskan ekosistem yang dimaksud yakni adanya enam platform digital, enam mitra pembayaran , empat portal pekerjaan, delapan institusi pendidikan, 171 lembaga pelatihan, dan lebih dari 1.000 pelatihan aktif dalam Program Kartu Prakerja.
Melihat capaian dan dampak yang luar biasa besar dari Program Kartu Prakerja, Presiden Joko Widodo pun meminta penyelenggaraan acara Temu Raya Prakerja yang akan dihadiri berbagai Alumni Kartu Prakerja
"Acara ini akan diselenggarakan pada 17 Juni 2022 pukul 14.00 WIB di Sentul International Convention Center (SICC)," tambahnya.
Menurut dia, acara tersebut akan melibatkan delapan ribu Alumni Kartu Prakerja dari seluruh Indonesia.
Dari acara tersebut diharapkan akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa memanfaatkan Program Kartu Prakerja lantaran pada tahun ini pemerintah masih akan membuka gelombang perekrutan dengan kuota yang luar biasa besar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Manajemen tanggapi temuan BPK soal Kartu Prakerja, ini pernyataannya
