Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang tinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Bisa saya sebutkan ada dua nama yang paling menyita perhatian karena sudah masuk di dua digit, yaitu Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca-Rakernas Projo, yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Senin.
Dalam simulasi elektabilitas wakil presiden, Sandiaga Uno memperoleh persentase elektabilitas tertinggi sebesar 27,6 persen, sedangkan Ridwan Kamil yang berada di posisi kedua memperoleh persentase elektabilitas sebesar 16,5 persen dari responden.
Yunarto berspekulasi bahwa selisih tersebut diakibatkan oleh Sandiaga Uno yang sudah pernah maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum sebelumnya, yakni Pemilu 2019.
Riwayat tersebut menyebabkan Sandiaga Uno memiliki citra yang lekat sebagai seorang wakil presiden apabila dibandingkan dengan nama lainnya.
"Cawapres saya pikir tidak lagi dilihat sebagai faktor pelengkap, tetapi akan menentukan faktor kemenangan," tuturnya.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menempati posisi ketiga dengan persentase elektabilitas sebesar 9,8 persen, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus H. Yudhoyono atau AHY dengan elektabilitas sebesar 8,8 persen, lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan elektabilitas sebagai wakil presiden sebesar 6,4 persen."Ketua DPR RI Puan Maharani juga cukup besar di angka 4,4 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan simulasi nama sebagai calon presiden (1,8 persen)," kata Yunarto.
Ia juga memaparkan simulasi pemilihan dengan tiga pasangan calon, masing-masing dengan empat kombinasi capres/cawapres yang berbeda.
Pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil meraih elektabilitas sebesar 36,5 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan AHY (28,8 persen), Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (24,8 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,9 persen.
Dalam simulasi kedua, Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno meraih 36,7 persen, Anies Baswedan-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (28,2 persen), dan Prabowo Subianto-Puan Maharani (24,5 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 10,6 persen.
Simulasi ketiga adalah Ganjar Pranowo-Erick Thohir sebesar 35,3 persen, Anies Baswedan-Puan Maharani (25,3 persen), Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (23,7 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 15,7 persen.
Simulasi terakhir adalah Ganjar Pranowo-Panglima TNI Andika Perkasa sebesar 34 persen, Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa (27,3 persen), Prabowo Subianto-Puan Maharani (24,7 persen), dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 14,0 persen.
"Ganjar Pranowo unggul dalam semua simulasi pasangan," kata Yunarto.
Reshuffle menteri
Hasil survei Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 63,1 persen dari responden setuju jika Presiden RI Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri Kabinet Indonesia Maju.“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Senin.
Menurut Yunarto, tendensi tersebut terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen, dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.
Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
"Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja," ucap Yunarto.
Apalagi, isu mengenai reshuffle menteri kembali menguat di dalam pemberitaan hingga menjadi gosip politik. Oleh karena itu, isu mengenai reshuffle menteri merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Terlebih, persentase publik yang menyetujui Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat, kata Yunarto.
"Memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar, ada di angka 63,1 persen. Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen," ucapnya.
Bahkan, Yunarto memprediksi, apabila presiden melakukan reshuffle menteri, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat meningkat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Charta Politika: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil unggul sebagai cawapres
