Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, segera mewajibkan satu guru mengajar lima warga yang putus sekolah, untuk mengejar target rata-rata lama sekolah (RLS).
"Jadi kalau ada guru yang jadi tetangga, terus mau ngajar itu ikuti saja. Bantu kami juga pemerintah daerah agar RLS meningkat, agar kesejahteraan juga meningkat," ujar Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Senin.
Program bernama Mawar Sagu atau Lima Warga Satu Guru ini, kata Iwan, diharapkan dapat dijalankan oleh para tenaga pendidik di Kabupaten Bogor, dengan menjaring tetangga atau kerabat mereka yang belum mengenyam pendidikan hingga SMP.
“Jadi satu guru itu mengajar lima orang, lalu kemudian diarahkan untuk mengikuti kejar paket kesetaraan. Diharapkan ini bisa mengakselerasi capaian RLS kita,” kata Iwan.
Kini, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bogor di angka 8,31 tahun, masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah secara nasional, yakni 8,54 tahun. Angka 8,31 tahun masih jauh dari yang ditargetkan Pemkab Bogor melalui program Karsa Bogor Cerdas, yaitu 8,61 tahun pada tahun 2023.
Selain program Mawar Sagu, Pemkab Bogor juga mencoba strategi lain, seperti mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dan organisasi profesi pendidik.
Kemudian, Pemkab Bogor juga melibatkan kepala desa untuk mengakselerasi wajib belajar sembilan tahun, demi meningkatkan angka RLS.Iwan memberikan tugas kepada para kepala desa (kades) dan camat untuk melakukan kurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25-55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun, dengan mengoptimalkan peran RT dan RW.
Pasalnya, Pemkab Bogor akan melakukan penilaian terhadap kecamatan dan desa kaitan dengan capaian RLS.
Para kepala desa dan camat juga ditugaskan untuk mendorong pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal agar bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) membentuk satuan pendidikan muadalah.
Tiga Dinas krusial
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan memacu kinerja tiga dinas krusial untuk pembangunan, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Saya tekankan soal penyerapan anggaran. Karena ini sudah bulan enam. Jangan sampai terlalu banyak sisa anggaran," ungkapnya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Iwan meminta tiga dinas tersebut tak ragu dalam bekerja dan merealisasikan kegiatan yang sudah diprogramkan dalam APBD Kabupaten Bogor tahun 2022. Karena, tiga dinas ini memiliki berbagai program terbilang strategis dengan anggaran cukup besar.
"Alhamdulillah sih sebagian besar pekerjaan sudah selesai tahap lelangnya, hanya tinggal pekerjaan di lapangan," kata Iwan.Di samping itu, Iwan juga menegaskan kepada para pejabat pembuat komitmen (PPK) di masing-masing perangkat daerah agar bekerja lebih cepat, cermat, dan hati-hati. Menurutnya, jika semua dikerjakan berdasarkan pedoman, maka tidak perlu khawatir akan tersangkut masalah hukum.
"Saya tekankan PPK ini harus bekerja secara tim. Jadi harus terukur karena berkaitan dengan serapan anggaran kita tahun ini, jangan asal cepat," ujarnya.
Khusus DPUPR Kabupaten Bogor, kata Iwan, dari rencana pembangunan atau rehabilitasi 161 ruas jalan, sebanyak 140 kegiatan di antaranya sudah selesai dilakukan pelelangan.
"Tinggal administrasinya. Kalau lelang lebih cepat, proses akan lebih baik. Tapi perhitungkan juga cuaca saat pekerjaan di lapangannya nanti," ungkap Iwan.
