Bandung (ANTARA) -
"Kami mengimbau yayasan swasta dapat memusyawarahkan untuk mengakomodir masyarakat yang kurang mampu," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi di Bandung, Minggu.
"Syukur-syukur kalau masyarakat yang kurang atau tidak mampu dapat sekolah gratis di swasta," katanya.
Baca juga: Jawa Barat tambah zonasi PPDB tahun ini jadi 83 zonasi
Dedi mengemukakan bahwa selama ini warga yang secara ekonomi tidak mampu cenderung tidak ingin memasukkan anak mereka ke sekolah swasta, antara lain karena biaya pendidikan di sekolah swasta dianggap lebih mahal ketimbang di sekolah negeri.
"Kenapa berharap sekolah di negeri, karena kalau di swasta biasanya di tengah jalan terancam putus sekolah karena kekurangan dalam hal pembiayaan, karena SPP masih bayar dan sebagainya," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil: PPDB di Jabar semakin adil dan andal
Padahal, ia mengatakan, sekolah negeri yang jumlahnya terbatas tidak bisa menampung semua anak dari keluarga tidak mampu.
"Kemungkinan seluruh warga kurang mampu yang ada di Jabar ini tidak akan tertampung semua di sekolah negeri melalui jalur afirmasi. Maka dari itu yang tidak diterima di (sekolah) negeri diarahkan ke sekolah swasta," kata Dedi.
Ia menjelaskan bahwa pada penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri tahun 2022 disediakan kuota 12 persen untuk anak dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM).
Baca juga: 137.326 siswa diterima SMA/SMKN Jawa Barat lewat jalur PPDB
Kuota tersebut, menurut dia, tidak bisa mencakup semua anak dari keluarga tidak mampu yang jumlahnya bisa bertambah akibat pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengarahkan anak dari warga tidak mampu yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jawa Barat temukan beberapa masalah PPDB 2021
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyediakan bantuan Rp2,7 juta per siswa per tahun bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Baca juga: Ombudsman minta Disdik Jabar optimalkan jalur pengaduan PPDB
Baca juga: DPRD Jabar minta pemerintah benahi pelaksanaan PPDB
