Kota Bogor (ANTARA) - Manajemen Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat menjelaskan soal rencana pinjaman dana Rp64 miliar kepada perbankan dalam pengembangan bisnisnya yang perlu meminta izin dewan dan pemerintah setempat.
Direktur Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indira Gusniawan, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan percepatan pengembangan bisnis dalam hal penyediaan air minum kepada warga perbatasan dan perbaikan pipa utama untuk mengatasi salah satu faktor kehilangan air pada layanan bisnisnya memerlukan dana yang tidak bisa disediakan Pemerintah Kota Bogor melalui Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dalam waktu dekat.
"Kata saya sih, ini adalah win-win solution untuk hubungan yang panjang ini, karena tidak mungkin satu tahun pinjam ke bank kan, pasti panjang 10 tahun. Kalau 10 tahun tidak diketahui oleh pemerintah kota, oleh DPRD itu akan repot ke depannya. Jadi ini salah satu hal yang bagus menurut saya," jelas Rino.
Rino menuturkan alasan yang jelas tidak dapat membuat Perumda Tirta Pakuan meminta alokasi penyertaan modal dari APBD Pemerintah Kota Bogor saat ini, karena diketahui program pembangunan dari sisi lain masih banyak yang perlu diselesaikan dan memerlukan dana untuk menghadapi tahun-tahun politik jelang pemilihan umum 2024.
Belum lagi, Pemerintah Kota Bogor harus berusaha mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan merancang masa depan saluran air minum hingga mencapai wilayah perbatasan, diawali dengan pengembangan teknologi penyediaan air di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dan mengatasi faktor kehilangan air di saluran pipa perusahaannya di daerah itu.
Pengembangan bisnis untuk melayani wilayah perbatasan di Mulyaharja dinilai sangat potensial dilihat dari rencana pembangunan daerah yang akan dilakukan pemerintah Kota Bogor di sana.
