ANTARAJAWABARAT.com, 7/6 - Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menyatakan bagi para pejabat di daerah itu yang diketahui menggunakan kendaraan dinas tapi membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi, maka akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sanksi apa kalau ada pejabat yang masih menggunakan premium atau BBM bersubsidi, ya akan masuk atau jadi temuan BPK. Artinya, penggunaan BBM bersubsidi oleh pejabat itu akan menjadi temuan BPK" kata Dede Yusuf di Gedung Sate di Bandung, Kamis.
Menurut dia, yang akan menjadi catatan atau temuan di BPK tersebut bukan pejabat bersangkutan tapi organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, pihaknya mengimbau pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Barat mematuhi imbauan hemat energi dari Presiden dengan menggunakan BBM non subsidi.
Dia mengatakan, karena tidak ada penambahan anggaran BBM untuk menggunakan BBM non subsidi bagi kendaraan dinas, maka pejabat bersangkutan harus pintar menggunakan alokasi anggarannya.
"Contohnya ialah membatasi perjalanan dinas dan membatasi penggunaan oleh anggota keluarga. Biasanya 'kan ada juga kendaraan dinas yang digunakan oleh keluarga. Hal ini pun harus dibatasi," kata Dede.
Pihaknya juga mengritik penggunakan stiker BBM non subsidi yang bertuliskan "Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi" di lingkungan Pemprov Jabar.
Pemberian stiker pemerintah pusat yang berwarna oranye itu, dinilai Wagub, kurang elegan dan rencananya Pemprov Jabar akan membuat stiker serupa karena masih ada kendaraan dinas yang belum menggunakan stiker tersebut.
"Jadi kalau kurang nanti akan kita buat. Tapi tidak seperti stiker yang sekarang. Warnannya terlalu menyolok dan kurang elegan. Nanti kita bikin yang elegan-lah," kata dia.
Stiker itu, kata Wagub, akan dipasang di mobil pejabat. Jadi selain terlihat sebagai penanda bahwa mobil itu menggunakan BBM non subsidi, namun juga harus enak dilihat dan elegan.
Ketika ditanyakan tentang kendaraan dinas untuk roda dua, Dede Yusuf menyatakan, kalau secara aturan mengharuskan untuk menggunakan BBM non subsidi dan otomatis harus menggunakannya.
"Kita lihat dulu aturannya. Jika diharuskan ya wajib menggunakan pertamax. Mengapa, karena penggunaan pertamax 'kan ada aturannya, misalnya cc-nya minimal harus sekian," ujar Wagub.