Dia mengatakan dalam krisis internasional, pemerintah daerah tidak boleh melakukan inisiatif-inisiatif tanpa berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri.
Akan tetapi, jika nantinya pihak kementerian menyampaikan data, maka Pemprov Jawa Barat dipastikan akan memberikan perhatian ekstra.
"Jika dalam krisis internasional seperti ini Kemenlu dulu di garda terdepan, daerah dilarang melakukan inisiatif-inisiatif tanpa berkonsultasi dengan Kemlu. Kami menunggu, kalau Kemenlu ada data pasti kita akan ada ekstra perhatian," katanya.
