LPSK: Korban kerangkeng ajukan perlindungan khawatir atas kuasa bupati nonaktif

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan rasa khawatir dari korban bekas penghuni kerangkeng manusia atas kuasa dan pengaruh Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin merupakan alasan utama mereka mengajukan permohonan perlindungan.

"Mereka masih punya kekhawatiran karena pelaku atau bupati nonaktif ini orang yang cukup berpengaruh di daerahnya," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Kamis.

Para saksi korban, lanjut dia, menyadari kuasa dari seorang mantan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin bisa menjangkau siapa saja sehingga mereka mengajukan perlindungan ke LPSK.

Baca juga: Polisi temukan barang bukti penganiayaan kerangkeng Bupati Langkat

Melihat dan mendengar pengakuan para korban, LPSK meyakinkan bahwa proses hukum akan berjalan lurus dan tegas.

"Kalau proses hukum ini tidak tegas dan lurus, kekhawatiran korban menjadi sesuatu yang sulit kita harapkan agar mereka berkontribusi," jelas dia.

Sebab, hal itu dilatarbelakangi rasa khawatir dari korban yang menyakini bahwa keluarga bupati tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat di lingkungan sekitar.