Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan pengguna anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk waspada terhadap potensi korupsi refocusing anggaran dalam upaya penanganan COVID-19.
"Biasanya refocusing anggaran itu dalam situasi darurat; dan di situ ada beberapa kelonggaran aturan," kata Nurul Ghufron saat dihubungi dari Cikarang, Jumat.
Baca juga: Pemkab Bekasi tambah Rp100 miliar penanganan COVID-19
Dia mengatakan refocusing anggaran penanganan COVID-19 biasanya digunakan untuk pembiayaan honor tenaga kesehatan serta pengadaan alat kesehatan. Dia berharap pelonggaran aturan di sektor tersebut tidak dijadikan celah untuk melakukan praktik korupsi.
"Ketika ada krisis, termasuk COVID-19, tentu kemudian ada kelonggaran-kelonggaran hukum seperti pada pengadaan. Maka ketika dilonggarkan, di situ ada potensi untuk disalahgunakan," katanya.
Menurut dia kebijakan refocusing anggaran dalam hal penanganan COVID-19 bertujuan untuk kemanusiaan, sehingga penerapan aturan ketat dan prosedural biasanya akan dilonggarkan.
