Pihaknya mempersilakan pelapor untuk menanyakan progres pelaporan melalui sejumlah kanal KPK antara lain email pengaduan@kpk.go.id atau melalui laman KPK Whistle Blower System (KWS) yakni http:kws.kpk.go.id serta di nomor WhatsApp dan SMS yang telah disediakan.
Gelombang penolakan Surat Keputusan Mendagri itu disurakan aktivis HMI Bekasi dengan melakukan serangkaian unjuk rasa di depan Kantor Kemendagri. Puncaknya pada 3 November 2021 HMI secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi proses Pilwabup Bekasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Di PTUN Jakarta, Mendagri Tito Karnavian berstatus tergugat usai mengangkat Wakil Bupati Bekasi Akhmad Marjuki. Proses persidangan gugatan tersebut saat ini masih digelar dengan penggugat atas nama Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi Tuti Nurcholifah Yasin.
Baca juga: KPK telaah kasus dugaan korupsi aduan HMI Bekasi
HMI komitmen kawal kasus SK Wabup Bekasi
Selasa, 11 Januari 2022 21:16 WIB
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi menunjukkan bukti laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta pada Rabu (3/11/2021). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
