Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan komitmen mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Surat Keputusan Mendagri perihal Pengesahan Penetapan Jabatan Wakil Bupati Bekasi hingga tuntas.
"Kami tegaskan bahwa HMI tetap konsisten menolak pengesahan Wabup Bekasi yang cacat prosedur itu. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas," kata Fungsionaris HMI Bekasi Syahridin di Cikarang, Selasa.
Baca juga: HMI minta KPK selidiki politik uang penetapan Wabup Bekasi
Dia memastikan kasus laporan dugaan korupsi pada proses pemilihan hungga pelantikan Wakil Bupati Bekasi Akhmad Marjuki masih ditindaklanjuti aparat penegak hukum terkait.
"Soal data serta analisis kasus ini seharusnya sudah diproses. Dengan senang hati kami akan membantu penyelesaian kasus ini apabila dibutuhkan," katanya.
Syahridin menilai Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat tidak mampu melaksanakan amanah undang-undang terkait mekanisme pemilihan Wakil Bupati Bekasi.
HMI komitmen kawal kasus SK Wabup Bekasi
Selasa, 11 Januari 2022 21:16 WIB
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Bekasi menunjukkan bukti laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta pada Rabu (3/11/2021). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
