Mohan menyampaikan tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan rumah DPRD dan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2022 ini masih banyak, khususnya masalah kesejahteraan masyarakat (kesra).
Ke depan, kata dia, fungsi pengawasan dewan kepada jalannya program-program pemerintan perlu lebih ditingkatkan, agar anggaran benar-benar terserap dengan baik.
Baca juga: Komisi III DPRD Kota Bogor minta pemkot priorotaskan pembangunan strategis
Salah satunya, Mohan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto baru-baru ini menyayangkan anggaran penghematan anggota dewan yang disisihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT), bagi 2.800 warga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan sosial selama pandemi COVID-19 pun dibatalkan Dinas Sosial setempat dan menjadi Silpa.
Ribuan warga itu direncanakan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan sebanyak dua kali pada akhir tahun 2021.
Anggaran BLT disisihkan dari sebagian hasil menyisir anggaran penghematan yang berjumlah sebesar Rp19 miliar selama 2021 dan belasan miliar sisanya, dialokasikan ke beberapa pos belanja strategis lain, seperti perbaikan infrastruktur wilayah, maupun bantuan sosial tidak terencana.
Kini dana penghematan tersebut telah menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau disebut Silpa karena tidak jadi disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Bogor.
