"Jadi, itu alasannya, kami membatalkan BLT, jika dari Kemensos, bantuan bisa berkelanjutan. Anggaran penghematan DPRD akhirnya sudah jadi Silpa," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan sebelumnya menjelaskan anggota dewan telah berhasil menghemat anggaran kegiatan reses sebesar Rp13 miliar dari APBD yang diserahkan kembali ke Pemerintah Kota Bogor.
Dari angka tersebut sebagian telah dirapatkan bersama untuk membantu warga yang selama pandemi COVID-19 belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali.
Sebanyak 2.800 data warga yang diajukan melalui aplikasi Sosial Aplikasi Data (Solid) Dinas Sosial Kota Bogor menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan sebanyak dua kali.
"Jadi, dari Rp13 miliar tidak semua diajukan jadi bansos, sekitar Rp1,6 miliar mungkin untuk bansos hasil rapat pada akhir 2021. Tentu setelah dikembalikan, jadi kewenangan Pemkot juga," ujarnya.