UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dua tahun ke depan, kata Baleg DPR
Sabtu, 27 November 2021 23:32 WIB
Anggota koalisi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Jambi menyusuri Sungai Batanghari sambil membawa poster seruan memperingati setahun disahkannya UU Cipta Kerja di Jambi, Selasa (5/10/2021). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
Dalam kesempatan yang sama, Firman meyakini pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan sesuai prosedur karena telah melewati tahapan penyusunan naskah akademik, pandangan undang-undang dan ada surat presiden (surpres).
Menurut Firman, UU Cipta Kerja punya peranan penting buat perekonomian.
Ia pun khawatir putusan MK dapat membuat para investor ragu-ragu menanamkan modalnya di Indonesia.
Baca juga: RI masuk 10 besar negara lakukan vaksinasi terbanyak
Walaupun demikian, Firman menyampaikan ia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (25/11) menetapkan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian, majelis hakim menerangkan UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.
Walaupun demikian, Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan menyampaikan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai pemerintah dan DPR RI membuat perbaikan dalam waktu paling lama dua tahun.
Jika pemerintah dan DPR tidak membuat perbaikan itu, maka UU Cipta Kerja akan inkonstitusional secara tetap atau permanen.
