Sebagian lahan hibah eks-BLBI Kota Bogor, saran DPRD untuk RSUD dan sekolah

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto menyarankan sebagian lahan hibah eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada pemerintah kota setempat dimanfaatkan untuk pembangunan layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit umum daerah.

"Kita baru punya satu RSUD, termasuk juga fasilitas pendidikan masih kurang, kasihan siswa SMP di wilayah pinggir dengan sistem zonasi agak susah, SMP banyak di pusat kota," kata dia di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menilai perlu ada diskusi mengenai pemanfaatan lahan eks-BLBI di beberapa lokasi tersebut agar DPRD bisa memastikan pembangunannya mengena pada kebutuhan pelayanan masyarakat.

Selain membangun gedung SMP negeri dan RSUD, lahan juga bisa digunakan untuk membangun SMA/SMK negeri baru yang jumlahnya masih sedikit.

Mengenai anggaran pembangunan, katanya, bisa dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Mahfud M.D. saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menyebut akan menghibahkan aset hasil pembayaran utang para debitur/obligor BLBI senilai Rp492 miliar ke Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian/lembaga pada Kamis (25/11).

Menyambut hibah lahan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto secara terpisah mengatakan akan membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa dengan luas enam hektare.

Lahan hibah eks-BLBI itu pun telah diserahkan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Bogor sesuai informasi yang disampaikan Ketua Satgas BLBI Mahfud M.D.

Bima mengaku akan membahas bersama DPRD untuk pemanfaatan 4,2 hektare lain yang terdiri atas 3,2 hektare di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan satu hektare di sekitar proyek pembangunan Regional Ring Road (R3).

"Lahan-lahan itu, pemanfaatannya akan kami bicarakan bersama-sama dengan dewan," kata dia.

Baca juga: Satgas COVID-19 Bogor batalkan ganjil -genap batasi mobilitas warga

Baca juga: DPRD Kota Bogor: Anggaran RTLH tak dipotong pada RAPBD 2022