Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menginginkan anggaran program prioritas seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak dipotong karena rasionalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 dari pemerintah setempat.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto di Kota Bogor, Rabu, mengatakan anggota dewan telah menyampaikan usul mengenai prioritas anggaran tersebut saat rapat pembahasan RAPBD 2022 Kota Bogor antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor Senin (22/11) dan akan kembali dimatangkan pada Kamis (25/11).
"Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah tetapi belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Atang..
Anggota Dewan, kata Atang, tidak sepakat dengan salah satu program prioritas yang diusulkan akan dikurangi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait jumlah bantuan RTLH dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima.
“Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda," kata Atang.
Selain RTLH, Atang meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak lain pun di rasionalisasi.
“Penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin, beasiswa, penanganan covid, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas," kata Atang
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Jenal Mutaqin menambahkan program prioritas sebaiknya diperkuat dengan keyakinan pendapatan Pemerintah Kota Bogor akan meningkat pada 2022.
“Program prioritas jangan dipangkas. Kalau prioritas, harusnya diperkuat. Pemerintah juga harus yakin pendapatan akan naik, harus optimis," ujar Zaenal.
Begitu pun Anggota Banggar Zaenul Mutaqin yang menilai Pemerintah Kota Bogor bisa menyisihkan prioritas anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan pedestarian mencapai puluhan miliar dialihkan untuk program lain mengenai fasilitas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak," katanya.
