Cibinong, Bogor (ANTARA) - Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat agar menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas pemulihan ekonomi.
"Harapan kami agar anggaran pemulihan ekonomi digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, asuransi produk pertanian, dan juga penanganan pasca panen komoditas pertanian," ungkap Ketua Umum HPPMI, Aldi Supriyadi di Cibinong, Bogor, Ahad.
Ia mengapresiasi DPRD dan Pemkab Bogor yang mengalokasikan anggaran senilai Rp520 miliar untuk sektor pemulihan ekonomi di tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp392 miliar digunakan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa.
"Potensi Perdesaan adalah pertanian karena itu anggaran Samisade mestinya untuk menggerakkan sektor ekonomi bidang pertanian," kata Aldi.
Ia menerangkan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih tumbuh positif di tengah hantaman pandemi. Pada akhir 2020, kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Bogor sebesar Rp12,73 triliun atau 5,39 persen dari total PDRB tahun 2020 sebesar Rp236,15 triliun. Kontribusi tersebut masih tumbuh positif dibanding 2019 sebesar Rp12,47 triliun atau 5,26 persen dari total PDRB.
Namun, menurutnya pertumbuhan positif sektor pertanian masih belum memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani. Biaya produksi yang mahal serta harga berbagai komoditas yang fluktuatif menjadikan petani seringkali mengalami kerugian.
"Karena itu pemerintah dari pusat hingga daerah harus intervensi kebijakan dan anggaran yang memprioritaskan pemulihan ekonomi sektor pertanian," ujarnya.
Aldi juga menyoroti tentang regenerasi petani. Menurut dia dari sektor pertanian hanya menyerap 3,91 persen dari jumlah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan.
"Yang memilih sektor pertanian jumlahnya sangat sedikit sekali yaitu hanya 3,91 persen atau sebanyak 91.672 orang. Artinya bisnis pertanian kita belum menarik minat kaum Milenial," beber Aldi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah angkatan kerja pada 2020 sebesar 2.342.939 angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Dari jumlah itu sebanyak 1.073.315 orang atau 45,81 persen bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara yang memilih wirausaha sebanyak 592.089 orang atau 25.27 persen dari total angkatan kerja yang terserap. Adapun yang memilih sektor pertanian jumlahnya sangat sedikit yakni hanya 3,91 persen atau sebanyak 91.672 orang.
Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani salah satunya dengan gerakan beli beras petani lokal. Ia bahkan telah meminta seluruh ASN membeli beras Carita Makmur sebesar 5kg per bulan yang merupakan beras dari petani di Kecamatan Sukamkamur. Ia menargetkan beli beras petani sebanyak 580 ton.
"Tahun 2020 ASN membeli sebanyak 847,5 ton dengan harga yang membuat petani tersenyum," kata Ade Yasin.
Program di sektor pertanian lainnya adalah menerbitkan Kartu Asurasnsi Usaha Tani Padi (AUTP). Program tersebut sudah berjalan dan pada 2020 realisasi 2.020 hektar sawah petani telah diasuransi.
Baca juga: Pemkab Bogor dorong pelaku UMKM kembali dagang di mal
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor buka pameran foto rekam wabah COVID-19
