Partai Buruh umumkan susunan pengurus Majelis Rakyat dan Komite Eksekutif 2021-2026

Tangkapan layar Presiden Partai Buruh Said Iqbal (dua dari kanan) memberi keterangan kepada wartawan saat jumpa pers, di Kantor Partai Buruh, Jakarta, Jumat (8/10/2021) sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Bicaralah Buruh. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di Jakarta, Jumat, mengumumkan susunan lengkap Pengurus Komite Eksekutif (Exco), Majelis Rakyat, dan Majelis Nasional yang dibuat oleh Tim Formatur sebagaimana dimandatkan dalam Kongres Nasional IV Partai Buruh.

Daftar lengkap pengurus nantinya akan menjadi salah satu dokumen yang akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat jumpa pers, di Kantor Partai Buruh, Jakarta.

Di samping susunan lengkap Pengurus Komite Eksekutif, Partai Buruh juga akan mengajukan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai ke Kemenkumham. Nantinya, dua dokumen itu akan dibuatkan akta notarisnya oleh pengurus, kata Said Iqbal.

“Target saya sebagai Presiden Partai pada rapat pertama hari ini, kami akan menyelesaikan akta notaris susunan pengurus dan AD/ART paling lambat Kamis (14/10) minggu depan,” kata Said Iqbal yang saat jumpa pers didampingi oleh jajaran pengurus.

Partai Buruh berharap setelah dua akta notaris yang memuat perubahan daftar perubahan pengurus dan AD/ART itu rampung, pihak partai dapat membawa dokumen itu ke Kemenkumham satu minggu setelahnya, sekitar 25-26 Oktober 2021.

Jika Menkumham Yasonna Laoly telah mengeluarkan SK yang mengesahkan perubahan AD/ART dan susunan pengurus, maka Partai Buruh akan lanjut fokus mempersiapkan diri mengikuti verifikasi KPU dan mendaftarkan diri sebagai anggota Asosiasi Partai Buruh Dunia, ujar Said Iqbal pula.

Berbeda dengan partai lainnya, Pengurus Partai Buruh disebut dengan nama Komite Eksekutif, bukan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Komite Eksekutif, Said Iqbal menjelaskan, membawahi 25 ketua bidang, 25 sekretaris bidang, dan para deputi bidang. Komite Eksekutif ada pada posisi yang setara dengan Majelis Nasional Partai Buruh.

Sementara itu, Majelis Rakyat Partai Buruh merupakan istilah untuk Badan Pendiri partai, yang terdiri dari 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru. Majelis Rakyat/Badan Pendiri merupakan pemilik partai yang nantinya berhak meminta kongres atau kongres luar biasa diselenggarakan.

Terkait itu, berikut susunan Majelis Rakyat, Komite Eksekutif, dan Majelis Nasional Partai Buruh:

A. Majelis Rakyat/Badan Pendiri

1. Ketua Majelis Rakyat: Sonny Pudjisasono;
2. Sekretaris Majelis Rakyat: Komarudin Umar;
3. Anggota Majelis Rakyat: Said Iqbal (RBI - KSPI), Muhammad Yunus Nasution (SPI), Riden Hatam Azis (RBI - FSPMI), Hermanto Ahmad (ORI - KSPSI), Ilhamsyah (Komite Politik - KPBI), Mirah Sumirat (GPI), Sunandar (RBI - FSPKEP), Idris Idham (RBI - FSP FARKES R), Didi Suprijadi (FPTHSI);

B. Komite Eksekutif Periode 2021-2026

1. Presiden Said Iqbal;
2. Wakil Presiden Agus Supriyadi;
3. Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli;
4. Bendahara Umum Luthano H Budyanto;
5. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Ilhamsyah;
6. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Mirah Sumirat;
7. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Adityo Fajar;
8. Ketua Bidang Program dan Diklat Mudjahit Widian;
9. Ketua Bidang Litbang, IT, dan Database Andi Harnoko;
10. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Prihanani;
11. Ketua Bidang Buruh, Upah dan Jamsos, Perumahan Rakyat Nani Kusmaeni;
12. Ketua Bidang Tani, Nelayan, Agraria, Perikanan, dan Desa Angga Hermanda;
13. Ketua Bidang Koperasi, UMKM, Pekerja Informal, Ekonomi Kreatif, MLM Irwan Hamid;
14. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial Mundiah;
15. Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Muhammad Arita Fitra;
16. Ketua Bidang Olahraga, Seni Budaya, Pariwisata Sabda Pranawa Djati;
17. Ketua Bidang Buruh Migran dan ART Lita Anggraeni;
18. Ketua Bidang Hukum, HAM, Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat Sucipto;
19. Ketua Bidang Kebijakan Industri, BUMN, ESDM, Air Bersih Sunandar;
20. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kebijakan Publik Diding Sudrajat;
21. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Kahar S Cahyono;
22. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sumatera Tonny Pangaribuan;
23. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Jawa Hanifah;
24. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Kalimantan Oktaviani;
25. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Sulawesi Henry Hutabarat;
26. Ketua Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Indonesia Timur Ramses Felle/Agus Pekei
27. Ketua Bidang Anggaran dan Pajak Iwan Kusmawan;
28. Ketua Bidang Relawan Penggalangan Massa dan Satgas Baris Silitonga;
29. Ketua Bidang Guru Honorer, Swasta, dan Tenaga Honorer Didi Suprijadi;