Cirebon (ANTARA) - Bupati Cirebon, Jawa Barat Imron meminta kepada masyarakat untuk berani melaporkan ketika menemukan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) agar birokrasi di daerah semakin bersih dari praktik tersebut.
"Masyarakat harus berani untuk melaporkan adanya pungli yang dilakukan ASN," kata Imron di Cirebon, Jumat.
Imron mengatakan Pemkab Cirebon berkomitmen dan mendukung terobosan yang dibentuk oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan Kabupaten Cirebon bebas dari praktik pungli.
Imron juga mengajak masyarakat agar berperan dalam memberantas praktik pungli, karena ini telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, serta efisien untuk menimbulkan efek jera kepada siapa pun yang melakukan praktik pungli.
"Semoga sosialisasi ini dapat dijadikan gerakan moral dan kultural bagi seluruh ASN. Karena birokrasi harus bersih, profesional, berintegritas, berkomitmen kepada peningkatan kualitas pelayanan," katanya.
Sekretaris Saber Pungli RI Irjen Pol Agung Makbul mengatakan, sosialisasi dilakukan berdasarkan izin Kementerian dari Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) yang berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Perintah dari Presiden untuk mengurangi pungli yang dilakukan oknum pelayan publik," katanya.
Agung mengatakan, praktik pungli yang dirasakan oleh masyarakat mulai dari lahir hingga mati yakni, akta kelahiran, bidang pendidikan, perizinan dan sertifikat, mencari pekerjaan, skep jabatan, buku nikah, surat pensiun, dan surat kematian.
"Itu semua harus dihentikan, agar pungli tidak lagi meresahkan masyarakat," katanya.
Baca juga: Setiap pemilih pada Pilkades serentak di Cirebon wajib lampirkan kartu vaksin
Baca juga: TNI AL gelar vaksinasi di dua pesantren di Kabupaten Cirebon
