Bandung (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah Jabar, dengan begitu kebijakan pusat dan daerah bisa selaras sehingga upaya penanggulangan bisa lebih cepat.
“Keinginan kita di daerah bisa sejalan dengan Pemerintah Pusat dalam kebijakannya,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Rabu.
Wakil Uu Ruzhanul Ulum membahas khusus strategi penanggulangan kemiskinan dengan para bupati kelima daerah tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, dipimpin langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sepakat memberantas kemiskinan ekstrem dengan cepat di lima kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan nasional. Kelima daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Kuningan, Indramayu, dan Kabupaten Karawang.
Wagub Jabar juga mengapresiasi program lima kabupaten dalam pengentasan kemiskinan ini.
“Beliau-beliau ini memiliki program-program yang hebat dalam menangani kemiskinan,” kata Uu.
Mendagri Tito Karnivan mengajak pemerintah daerah baik di provinsi dan kab/kota berkolaborasi mengeluarkan sekitar 480.000 jiwa di Jabar keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Artinya lebih kurang 25 persen dari angka 25 juta nasional,” katanya.
Kolaborasi yang dimaksud adalah berbagai program kemiskinan dari pusat sampai kab/kota disinergikan agar geraknya searah dan tidak tumpang tindih.
“Prinsipnya sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Di pemda ada OPD, ada kepala dinasnya kemudian dikolaborasikan dengan mengajak pihak swasta,” tutur Tito.
Pemerintah pusat, kata Tito, akan memberikan hadiah (reward) bagi kabupaten/kota yang pemdanya terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.
Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemda berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan di sisa tiga bulan di tahun 2021 Pemerintah Pusat akan fokus dulu di tujuh provinsi.
Ketiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jabar, Jatim, Jateng. Sementara di luar Jawa yaitu NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Menurut Wapres ada sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Ma’ruf menekankan setiap program pengentasan kesmiskinan di daerah harus berbasis "by name by addres" agar tepat sasaran.
“Ini barangkali yang akan kita lakukan hari ini dengan mencoba rapat koordinasi dengan Jawa Barat dan lima kabupaten untuk mengharmonisasi, menyinkronisasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.
Kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi seseorang atau keluarga yang langka kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Acuannya pendapatan orang tersebut di bawah USD1,25 (nilai tahun 2005) atau kurs saat ini Rp14.647 per hari atau sekitar Rp439.000 per bulan. PBB menargetkan kemiskinan ekstrem hilang dari muka bumi pada 2030.
Tingkat kemiskinan di Indonesia kini berada di angka 10,19 persen dengan kemiskinan ekstrem 3,8 persen. Pemerintah Indonesia menargetkan 2024 tingkat kemiskinan 6-7 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen pada 2024.
Baca juga: Mendagri usulkan daerah miskin ekstrem nol persen dapat insentif
Baca juga: Wapres harap kemiskinan ekstrem lima daerah di Jabar tuntas Desember 2021
