Wapres harap kemiskinan ekstrem lima daerah di Jabar tuntas Desember 2021

Bandung (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin berharap lima kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Jabar) bisa menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem di daerahnya pada akhir tahun atau Desember 2021.

"Yang di Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Ada dua upaya kita dalam penanggulangan itu, satu berupa perlindungan sosial dan kedua pemberdayaan," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kota Bandung, Rabu.

Ditemui seusai Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Wapres menuturkan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dituntaskan pada tahun 2024.



"Hari ini saya didampingi Wagub Jabar bertemu dengan lima bupati di Jabar, dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem dan tekad menanggulangi kemiskinan," kata dia.

"Kemiskinan kita sekarang ini menurut data BPS ada 27 juta lebih, tapi yang kita kategorikan ekstrem itu sekitar 10 juta lebih, 4 persen dari 10 persen kemiskinan," lanjut Wapres.

Pada kunjungan kerjanya ke Jabar, Wapres memimpin rapat kerja bersama Wakil Gubernur Jabar beserta Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu dan Bupati Karawang.



Kelima daerah tersebut ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021.

Menurut dia, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024 karena itu, pemerintah sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini.



Untuk tahun 2021, karena tersisa tiga bulan lagi maka pemerintah fokus di tujuh provinsi yakni di Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Dia menuturkan melalui rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar bersama lima kabupaten, pihaknya melakukan sinkronisasi berbagai hal yang harus diselesaikan, terutama secara tepat sasaran dan harmonisasi data.

"Untuk anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini sering kali jadi masalah yaitu data penerima," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf tegaskan identifikasi data warga miskin ekstrem harus tepat

Baca juga: Pemerintah tambah anggaran bansos miskin ekstrem di Jabar

Baca juga: Wapres Ma'ruf pimpin rapat penyelesaian kemiskinan ekstrem di Jawa Barat