WAPRES INGATKAN KEPALA DAERAH JAGA PENGELOLAAN KEUANGAN

Bogor, 25/4 (ANTARA) - Wakil Presiden Boediono mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjaga pengelolaan keuangan daerahnya dengan tertib.

"Penggelolaan keuangan di daerah sangat mutlak, harus benar-benar dijaga, buat setertib mungkin. Itu landasan apa pun baik pelayanan publik dan lainnya," katanya, dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XV yang diselenggarakan di halaman Balaikota Bogor, Senin.

Wapres meminta kepala daerah agar memperhatikan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta menjalankan rekomendasinya.

"Hasil audit dari BPK mohon dilihat,diikuti, dilakukan tindak lanjut," katanya.

Wapres berharap semua pemerintah daerah mampu memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah agar menerima asistensi dari BPKP.

"Terimalah asistensi dari siapa pun, disini memang sudah dijalankan BPKP, itu organ pemerintah yang bisa memberikan asistensi, memberikan saran-saran perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan," katanya.

Peringatan Wapres ini disampaikan agar kepala daerah berhati-hati dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari.


Desentralisasi
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Wapres menyinggung tentang reformasi yang terjadi di Indonesia. Menurut Wapres, ada dua kata kunci dalam reformasi ini yakni demokratisasi serta desentralisasi dan otonomi daerah.

Wapres mengatakan demokratisasi serta desentralisasi dan otonomi daerah ini harus terus dikawal, agar sukses, dan tidak melenceng dari tujuan sebenarnya.

Wapres melihat sebagian besar daerah telah berhasil menjalankan otonomi daerahnya, namun ada juga daerah yang belum berhasil. Daerah yang belum berhasil, perlu mendapat dorongan dan dukungan, ujarnya.

Sementara itu, dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XV, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan 23 daerah yang memperoleh peringkat tertinggi atau berkinerja terbaik, sesuai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2009.

Daerah-daerah tersebut terdiri atas tiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota.

Tiga provinsi yang memperoleh peringkat terbaik sesuai hasil EKPPD 2009 adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Sedangkan 10 kabupaten yang memperoleh peringkat terbaik yakni Jombang, Bojonegoro, Sragen, Pacitan, Boalemo, Enrekang, Buleleng, Luwu Utara, Karanganyar, dan Kulonprogo.

Selanjutnya, 10 kota yang memperoleh peringkat terbaik yakni Surakarta, Semarang, Banjar, Yogyakarta, Cimahi, Sawah Lunto, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi, dan Bogor.
(T.H017/B/A011)