Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skenario terperinci terkait penanganan endemi COVID-19 di Tanah Air.
"Pemerintah sedang menyiapkan skenarionya secara lebih detail untuk menghadapi masa endemi," kata Wapres usai meninjau Sentra Vaksinasi COVID-19 di Kampus UI Salemba Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan pemerintah memprediksi COVID-19 tidak akan lenyap dengan cepat sampai ada penemuan obat yang mujarab untuk penyakit akibat virus tersebut.
Untuk dapat mengakhiri masa pandemi secara bertahap dan menuju endemi, katanya, pemerintah akan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mempercepat vaksinasi COVID-19.
"Kita akan terus menerapkan protokol kesehatan dan terus melakukan vaksinasi. Begitu juga kalau yang sudah dua kali (divaksin), kita akan berikan booster-nya dan memang sementara yang akan diberikan itu adalah tenaga kesehatan," jelasnya.
Pemberian dosis tambahan vaksin COVID-19 atau booster merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan level pandemi ke endemi, katanya..
Sejumlah negara, ujar Wapres, mulai mempertimbangkan untuk menyuntikkan booster kepada masyarakat guna meningkatkan daya tahan atau imun tubuh terhadap COVID-19.
"Secara lebih detail itu memang sedang disiapkan skenarionya seperti apa, yang pasti penerapan protokol kesehatan ketat dan vaksinasi akan berlanjut sampai tiga kali dosis atau booster, ini yang sekarang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya pada hari yang sama Wapres meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI) di Jakarta Pusat
Dalam kunjungannya tersebut, Wapres menyampaikan pentingnya vaksinasi sebagai kunci keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 dengan membentuk kekebalan komunal atau herd immunity di Indonesia.
Baca juga: Wapres Ma'ruf tinjau vaksinasi COVID-19 di RSKGM FKG UI
Baca juga: Jangan ada egoisme kewilayahan Jabodetabek tangani COVID-19, kata Wapres
Baca juga: Wapres ingatkan jangan sampai ada gubernur tak tahu ada berapa vaksin masuk