Presiden Jokowi kunjungi gudang Bulog cek stok beras

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara untuk mengecek stok beras nasional.

"Pertama saya ingin memastikan bahwa stok nasional untuk beras cukup, tadi Pak Kabulog menyampaikan bahwa stok yang ada di Bulog 1,373 juta ton, artinya stok kita cukup," kata Presiden Jokowi, di gudang Bulog Jakarta, seperti disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu.

Selain mengecek stok, Presiden Jokowi juga ingin memastikan kesiapan untuk program bansos beras.

"Kedua, saya juga mengecek mengontrol kesiapan dari bantuan beras yang akan diberikan kepada masyarakat," kata Presiden lagi.

Menurut Presiden, distribusi bansos beras teresbut sudah dilakukan sejak 16 Juli 2021.

"Saya senang karena ternyata ini sudah berjalan sejak hari Jumat lalu. Jadi bukan akan, tapi sudah berjalan sejak Jumat lalu di Jakarta dan seluruh provinsi di negara kita," ujar Presiden.

Pemberian bansos beras tersebut pun menurut Presiden akan terus berjalan.

"Ini 10 kilogram, kita harap dengan bantuan beras ini, bisa membantu rakyat karena kita dalam penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," kata Presiden sambil menunjukkan karung beras bertuliskan "Beras Bulog MEDIUM" dengan stiker "Bantuan beras PPKM Darurat 2021" neto 10 kg.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial lainnya.

"Tapi selain beras ini kan juga ada subsidi listrik, bansos tunai, kemudian BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa, kemudian subsidi untuk internet, PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain-lain. Saya rasa itu yang ingin saya cek pagi hari ini," ujar Presiden pula.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp55,21 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak karena penerapan PPKM.

Program-program perlindungan sosial tersebut, yaitu pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) atau PKH bagi 10 juta keluarga dengan estimasi total penerima manfaat adalah 40 juta orang selama 12 bulan, sehingga total anggarannya adalah Rp28,3 triliun.

Kedua, Program Kartu Sembako yang ditujukan untuk 18,8 juta keluarga, sehingga estimasi total penerima manfaat adalah 75,2 orang dengan alokasi anggaran Rp49,89 triliun. Masing-masing keluarga mendapat Rp200 ribu/bulan selama 14 bulan.

Ketiga, program bantuan beras Bulog, yaitu pemberian beras 10 kilogram/keluarga bagi 28,2 juta keluarga atau 115,2 juta orang yang merupakan penerima bantuan sosial tunai dan kartu sembako dengan anggaran Rp3,58 triliun.

Keempat, program bansos tunai bagi 10 juta keluarga atau 40 juta orang dengan anggaran Rp300 ribu/keluarga yang diberikan pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran Rp17,46 triliun.

Kelima, bansos tunai usulan pemerintah daerah bagi 5,9 juta keluarga penerima manfaat yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, namun belum mendapat bantuan dari kartu sembako dan BST. Penerima akan mendapatkan Rp200 ribu/bulan selama 6 bulan dengan total anggaran Rp7,08 triliun

Keenam, pemberian diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA hingga Desember 2021 dengan tambahan anggaran Rp1,91 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp9,49 triliun.

Ketujuh, bantuan biaya abodemen hingga Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan. Ada penambahan anggaran Rp420 miliar, sehingga total anggaran mencapai Rp2,11 triliun.

Kedelapan, Program Kartu Prakerja dan bantuan subsidi upah dengan total alokasi anggaran Rp20 triliun bagi 8,4 juta peserta. Ada penambahan anggaran sebesar Rp10 triliun bagi mereka yang sedang mencari kerja dan mengalami PHK.

Kesembilan, pemberian subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen hingga Desember 2021. Sasaran adalah bagi 38,1 juta pelajar, mahasiswa dan tenaga pendidik dengan total anggaran senilai Rp8,53 triliun.

Kesepuluh, BLT Desa dengan sasaran 8 juta penerima untuk mendapatkan manfaat Rp300 ribu/bulan selama 12 bulan dengan total anggaran Rp28,8 triliun.

Baca juga: 74.806 hektare sawah di Karawang sudah panen hingga Juni

Baca juga: Bulog Cianjur catat stok beras CBP 5.000 ton