Tasikmalaya, 13/12 (ANTARA) - Lembaga Swadaya Masyarakat Tasik Coruption Watch (TCW) kesulitan mengungkap penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah, karena pihak sekolah penerima bantuan tidak terbuka dalam penggunaannya untuk diketahui publik.
"Data alokasi BOS terutama untuk besaran per sekolah sangat sulit," kata Koordinator TCW, Dadih Abdulhadi, usai menghadiri kegiatan diskusi publik tentang korupsi di Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin.
Jika pihak sekolah terbuka dalam alokasi atau penggunaan BOS kepada masyarakat atau pers, menurut Dadih, tentu akan terpantau dan jelas dalam penggunaannya.
Padahal dana BOS, menurut Dadih, rawan terjadinya korupsi jika tidak dilakukan pengawasan oleh pihak independen secara ketat dan profesional.
"Datanya susah, sulit mendapatkan datanya, padahal rawan jika tidak ada yang mengawasi," jelas Dadih.
Menurut dia, dana BOS seringkali terjadi korupsi secara terselubung seperti pengunaannya dalam pengadaan barang untuk kegiatan belajar mengajar yang sudah ada dianggap belum ada.
"Banyaknya korupsi terselubung yang sudah ada ditiadakan seperti kapur tulis dan segala macam," katanya.
Kewenangan mendapatkan informasi publik seperti dapat mengetahui data besaran dana BOS, kata Dadih, sudah seharusnya mudah diminta ke setiap sekolah-sekolah sehingga penggunaannya terawasi dan transparan diketahui oleh publik.
Penggunaan dana BOS yang baik, kata dia, dapat mencegah anak putus sekolah serta meningkatkan kinerja para tenaga pendidik serta proses belajar mengajar.
Terkait rencana pemerintah tahun 2011 menyalurkan dana BOS secara langsung ke daerah-daerah tidak melalui Kementerian Pendidikan Nasional, menurut Dadih, merupakan suatu cara pemerintah agar penyalurannya cepat diterima sekolah.
"Itu suatu ikhtiar saja, dulu secara prosedural memang lama, ya mungkin rencana itu bisa dicoba agar efektif," kata Dadih.***3***
Feri P