PEMKOT AKAN SUSUN RAPERDA TENTANG PRASARANA PEMUKIMAN

Bandung, 2/11 (ANTARA) - Kepala Bappeda Kota Bandung Taufik Rachman mengemukakan, kini banyak pemukiman yang mengabaikan aspek preferensi hunian dengan acuan perencanaan kebutuhan sarana kota yang termuat dalam standar nasional Indonesia (SNI) serta standar minimum perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemukiman.

"Pemkot Kota Bandung belum mengantongi data akurat mengenai tentang penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas lingkungan perumahan, karena saat ini masih banyak pengembang yang belum menyerahkannya," kata Taufik di Pemkot Bandung, Selasa.

Untuk menerapkan standar PSU tersebut, Pemkot juga melakukan berbagai langkah, diantaranya percepatan pembentukan penyusunan draf Raperda dan Perwal tentang pengelolaan penyediaan PSU sebagai wujud komitmen Pemkot Bandung dalam memperbaiki hunian dan fasilitas pendukungnya.

Menurut Taufik, perbaikan PSU harus segera dilaksanakan dalam upaya dilakukan guna memberikan kenyamanan dan jaminan kelancaran aktivitas kehidupan penghuninya.

"Sesuai dengan Permendagri No. 9/2009 tentang pedoman penyerahan PSU Perumahan dan Pemukiman di Daerah, kami akan terus menggelar diskusi dan seminar yang diharapkan dapat menghasilkan pemikiran, saran, pendapat para ahli, praktisi dan stakeholder terkait kajian ini," tambahnya.

Dikatakan Taufik, kajian ini sejatinya menggambarkan pemikiran berbagai sudut pandang keahlian dan profesi, yang ke depan dapat menjadi dasar acuan prosedur penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungannya.

"Kajian ini mudah-mudahan menghasilkan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung yang menjadi bahan rekomendasi pembentukan tim verifikasi bagi penataan PSU di Kota Bandung, serta referensi penataan PSU dalam sekup yang lebih luas," terang dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Distarcip Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen merinci, jumlah pengembang yang mengajukan permohonan pembangunan perumahan, dari 1998 hingga 2010 tercatat 67 pengembang, namun pengembang yang telah menyerahkan data fasilitas sosial dan fasilitas umum ke Pemkot baru 19 pengembang, dan hingga 2009, fasos fasum hasil penyerahan pengembang tercatat 1.746.707,99 meter persegi.

"Masalah penyediaan PSU di Kota Bandung yang tidak lengkap lantaran mereka kesulitan meminta proporsi ideal PSU dan kavling efektif sebesar 40 : 60," urai Iskandar.***4***