Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut menerjunkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mewujudkan target "zero stunting" atau bebas dari kasus keterlambatan pertumbuhan anak pada 2024 melalui berbagai program yang berkaitan dengan penuntasan masalah tersebut.
"Iya barusan ada rembuk 'stunting', terkait dengan 'zero stunting' 2024, dan baru saja dilakukan FGD (forum group discussion) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait yang terlibat di dalam penyelesaian dan penuntasan 'stunting' di Kabupaten Garut," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Garut Suherman saat menggelar pertemuan dengan SKPD di Garut, Kamis.
Ia menuturkan kegiatan tersebut membahas berbagai kesiapan dan upaya dalam menuntaskan kasus keterlambatan pertumbuhan anak di Kabupaten Garut sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Suherman menyebutkan berdasarkan laporan daerah yang membutuhkan perhatian untuk penanganan kasus masalah keterlambatan pertumbuhan anak tersebar di 20 desa.
"Ada 20 desa yang menjadi lokus 'stunting', oleh karena itu barusan melakukan langkah-langkah dengan sekaligus juga menyampaikan kepada seluruh SKPD agar keterlibatan dalam program dan kaitannya betul-betu nyata," kata Suherman.
Ia mengimbau seluruh SKPD untuk lebih fokus dalam melakukan langkah terkait dengan penuntasan 'stunting' agar bisa terselesaikan dengan cepat sehingga terwujud target menjadikan Garut "zero stunting".
Salah satu langkah mewujudkan target itu, kata dia, yaitu menjalin kerja sama, selain memaksimalkan penanganan kesehatan juga ditunjang dengan perbaikan infrastruktur, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu.
"Apa yang diharapkan 'zero stunting' dapat terselesaikan di Garut, salah satu contoh di antaranya perbaikan infrastruktur, kemudian juga perbaikan rumah tidak layak huni," katanya.
Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Iman Purnama Ridho menambahkan tujuan dari pertemuan tersebut upaya persiapan dalam pelaksanaan penyelesaian kasus 'stunting' dengan cara kolaborasi.
Ia berharap kegiatan tersebut bisa menyempurnakan data dari beberapa SKPD dalam program yang berkaitan dengan percepatan penurunan kasus 'stunting' di Kabupaten Garut.
"Ini adalah kolaborasi seluruh stakeholder atau SKPD yang ada terkait dengan penanganan 'stunting'," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut: Penanganan "stunting" tetap berlanjut di tengah pandemi
Baca juga: Legislator: Anggaran penanganan stunting di Garut jangan banyak untuk sosialisasi
Baca juga: Kabupaten Garut dapat bantuan Rp44 miliar untuk penanganan kasus stunting
