Bandung (ANTARA) - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara yang dikelola oleh Desa Wangi Sagara, Kabupaten Bandung sehingga BUMDes ini bisa dijadikan sebagai percontohan BUMDes tingkat nasional.
Sejak dibentuk pada tahun 2002, saat ini Bumdes Niagara sudah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp700 juta dan beromzet Rp30 miliar.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sidkon Djampi, Sabtu, mengatakan sebelumnya banyak orang mempersepsikan bahwa BUMDes mustahil berkembang sebagai unit bisnis yang berkontribusi terhadap PAdes.
Namun pihaknya membuktikan bahwa ada BUMDes potensial yang mampu mengelola berbagai unit usaha mulai dari simpan pinjam, pengelolaan pasar desa dan sebagainya dan bahkan, sudah menghasilkan Rp30 miliar per tahun.
"Saya mendorong BUMDes yang lainnya untuk seperti Bumdes Niagara di Desa Wangi Sagara," kata Sidkon.
Pihaknya meminta agar pemerintah pusat khususnya bidang perpajakan atau OJK membuat semacam kebijakan khusus atau diskresi untuk BUMDes agar pajaknya tidak disamakan dengan wajib pajak usaha lainnya.
Sebab, menurutnya, selain berorientasi pada bisnis, BUMDes juga memiliki orientasi sosial yang dinilai tinggi untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
"Artinya bukan untuk orang perorangan melainkan untuk kepentingan masyarakat langsung," katanya.
Sidkon juga berharap, keberadaan BUMDes Niagara ini menjadi percontohan bagi BUMDes di seluruh Indonesia dan bahkan untuk mengembangkan BUMDes itu, pihaknya menyarankan agar BUMDes daerah lain untuk belajar ke BUMDes Niagara.
"Silahkan BUMDes yang ada di Indonesia untuk berbagi informasi. Bagaimana menjaga dan mengembangkan semangat enterpreneurship dalam kepengurusannya dan yang terpenting adalah kejujuran dalam menjalankan pengelolaan BUMDes tersebut," katanya.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Toni Setiawan menambahkan BUMDes Niagara patut diapresiasi sebagai prestasi di Kecamatan Majalaya, Desa Wangi Sagara, Kabupaten Bandung sebagai BUMDes yang potensial secara ekonomi kemasyarakatan.
Bukan hanya itu, kata Toni, BUMDes Niagara juga mampu memberikan inovasi dalam pengelolaannya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar ada regulasi berkaitan dengan kebijakan Bumdes dan Pilkades agar sejalan dengan kepentingan masyarakat.
"Ini harus kita kawal agar elemen perangkat dan kebijakan desa dapat diproteksi. Sehingga dampak ke depannya bisa menguntungkan masyarakat," ujar Toni.
Dia menambahakan, BUMDes daerah lainnya agar belajar ke BUMDes Niagara yang sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan inovasi bidang usaha.
Jika memungkinkan, pihaknya mendorong BUMDes Niagara dapat menyelenggarakan pelatihan untuk desa lainnya mengenai pengelolaan BUMDes.
Selain itu Toni menyebut, dibutuhkan metoda khusus untuk mengelola BUMDes tersebut, dan BUMDes Niagara dinilai berkompeten untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut.
"Nanti ada anggarannya untuk pelatihan pengelolaan BUMDes dari alokasi dana desa. BUMDes Niagara, d ibawah direkturnya ditanamkan rasa nasionalisme dan kepedulian yang tinggi, ini yang perlu kita jaga semamgatnya," kata dia.
Baca juga: DPRD Jabar minta BUMDes Cisaat tingkatkan lagi pengelolaan arang
Baca juga: BUMDes di Bandung raih omzet Rp30 miliar per tahun
