Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan alasan Satgas Penanganan COVID-19 memproses hukum kasus tes usap Rizieq Shihab di RS UMMI agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
"Kemudian ketika dilakukan langkah hukum itu atas kesepakatan satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran semua. Kalau semua jelas sesuai aturan kan enggak masalah yang penting ada kejelasan proses di situ," kata Bima Arya usai menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu.
Bima menegaskan bahwa dirinya perlu mengambil langkah antisipatif karena menyangkut masalah kesehatan masyarakat Kota Bogor terkait penanganan wabah COVID-19 di wilayahnya.
"Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada kaitannya dengan faktor politik, tidak ada faktor lain. Murni melindungi warga Bogor agar tidak terpapar. Jauh lah dari tekanan unsur politik. Betul-betul untuk kesehatan," imbuhnya.
Bima Arya yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor mengatakan dalam persidangan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif terkait perkara tes usap Rizieq Shihab di RS UMMI.
"Semua sudah kita maksimalkan, silahturahmi langsung ke UMMI. Saya minta pihak UMMI kerja sama, kemudian juga dijelaskan bahwa ini harus hati-hati. Saya sampaikan ke dokter Andi Tatat juga, ini sensitif tidak boleh salah melangkah," ujar Bima Arya.
Namun Bima menyayangkan kordinasi pihak RS UMMI sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dan juga tempat Rizieq Shihab dirawat yang tidak melaporkan hasil dari pemeriksaan tes usap antigen dan juga PCR seperti yang telah dijanjikan.
"Kalaupun hanya 'suspect' dilaporkan, 'treatment'-nya beda. Kalaupun habib waktu itu masih antigen yang penting dilaporkan saja, maka treatment-nya beda. Yang penting prosesnya bukan 'output'-nya," jelas Bima Arya.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus tes usap di RS UMMI dengan terdakwa Rizieq Shihab, dr. Andi Tatat, dan Hanif.
Selain Bima Arya, terdapat sejumlah nama lain yang menjadi saksi seperti Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach, Anggota Satgas COVID-19 Kota Bogor Verro Sopacua.
Selain itu, ada pula nama mantan Kepala Seksi P3MS Dinas Kesehatan Kota Bogor Djohan Musalih, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dr. Sri Nowo Retno.
Baca juga: Bima Arya sebut RS UMMI halangi satgas jalankan tugas terkait tes usap Rizieq
Baca juga: Bima Arya: Tak perlu ada sidang jika RS UMMI kooperatif
Alasan Wali Kota Bogor proses hukum kasus RS UMMI
Rabu, 14 April 2021 15:40 WIB