Sentul, Bogor (ANTARA) - Komisi V DPR RI sepakat mendorong segera dialokasikan anggaran pembangunan Jalur Puncak II yang menjadi aspirasi dua Pemerintah Kabupaten yakni Bogor dan Cianjur, Jawa Barat.
"Kunjungan ini menguatkan teman-teman di Komisi V dan kami mendorong segera dialokasikan anggarannya. Kendala teknis, seperti alam dan lain-lain tidak jadi alasan untuk jadi program strategis nasional,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi saat rapat pembahasan Jalur Puncak II dengan Bupati Bogor, Ade Yasin dan Bupati Cianjur Herman Suherman di Palm Hills Hotel, Sentul, Bogor, Kamis.
Pihaknya berjanji memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan jalur yang juga biasa disebut Poros Tengah Timur (PTT) itu.
Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa pembangunan PTT bukan hanya untuk kepentingan konektivitas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, melainkan juga meningkatkan perekonomian di wilayah tertinggal.
"Di sisi timur (Kabupaten Bogor) ini banyak wilayah tertinggal, banyak masyarakat yang kesulitan karena minim akses karena jalur distribusi sangat jauh," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Bupati Bogor Ade Yasin memprediksi terbangunnya Jalur Puncak II bisa menurunkan 50 persen kemacetan di Jalur Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Dengan adanya jalur puncak II, diharapkan ada efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunnya tingkat kemacetan Kawasan Puncak sebesar 50 persen," kata Ade Yasin.
Pasalnya, saat ini, setiap akhir pekan volume kendaraan yang melintasi Kawasan Puncak mencapai 28.000 unit per hari. Padahal, sepanjang 23 kilometer Jalur Gadog-Puncak Pas idealnya hanya menampung 12.000 kendaraan per hari.
Baca juga: Pemkab Cianjur anggarkan Rp12 miliar untuk bangun Jalur Puncak II
Baca juga: Bupati Bogor siap lapor Kementerian PUPR usai tinjau calon Jalur Puncak II
