Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan hampir 29 juta pelanggar protokol kesehatan ditindak selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tahap I dan tahap II.
"Aparat tidak kurang dalam memberikan tindakan berupa teguran, sanksi denda, dan sanksi pekerjaan sosial. Jumlah tindakan itu tidak akan bermakna bila tidak semua pihak berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan," kata Safrizal dalam bincang-bincang yang diadakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Safrizal mengatakan, 29 juta orang yang ditindak tersebut mungkin hanya mereka yang terjaring di jalan atau pertokoan. Padahal, hampir semua kabupaten/kota di Jawa dan Bali saat ini sudahh terpapar COVID-19.
Karena itu, dalam penerapan PPKM Mikro, aparat akan kembali turun untuk menegakkan protokol kesehatan dengan tetap memberikan imbauan dan sosialisasi tentang bahaya COVID-19.
"Sanksi adalah pilihan terakhir, tetap yang diutamakan adalah upaya persuasi sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya pandemi COVID-19," tuturnya.
Safrizal mengatakan di seluruh dunia sudah ada 106 juta orang terpapar COVID-19 dengan 2,3 juta kemarian. Data tersebut seharusnya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19.
"Yang terkena dampak pandemi COVID-19 bukan hanya yang tidak patuh protokol kesehatan, melainkan yang patuh terhadap protokol kesehatan juga terimbas dari mereka yang tidak patuh. Ini konsekuensi dari pandemi," katanya.
Terkait dengan penerapan PPKM Mikro, Safrizal menyebut akan lebih banyak menyasar pada komunitas yang dipimpin oleh pemimpin masyarakat di tingkat komunitas seperti RT, kepala desa, atau lurah.
"PPKM I dan II lebih banyak menyasar tempat-tempat aktivitas publik seperti perkantoran, mal, bandara, dan lain-lain yang dalam evaluasi sebenarnya sudah menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena itu, kini kita berupaya membatasi penyebaran COVID-19 di tingkat komunitas," jelasnya.
Baca juga: Mendagri terbitkan PPKM Mikro dan Posko COVID-19 di tingkat RT/ RW
Baca juga: Evaluasi PPKM di DKI dan Jabar dari penilaian Satgas COVID-19
Baca juga: Legislator Kabupaten Bekasi menilai penerapan PPKM tidak efektif
