APBD Kabupaten Bekasi 2021 Rp6,5 triliun untuk dukung pemulihan ekonomi

Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Tahun 2021 sebesar Rp6,5 triliun dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi corona.

"Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi. Perlu dilakukan sejumlah langkah yang mampu membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selaku pemegang amanah penyelenggara roda pemerintahan, pihaknya merasa bertanggung jawab mengatasi kondisi krisis ini dengan berbagai upaya.

"Masyarakat jangan dibiarkan sendiri, perlu pendampingan. Tahun ini peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi fokus kami, selain tentu saja infrastruktur yang juga tetap akan dibangun," katanya.

Sejumlah program inovasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di antaranya pembukaan kesempatan magang bagi para angkatan kerja di sejumlah industri besar. Program ini sudah mulai digulirkan di triwulan akhir tahun lalu dan terus ditingkatkan di tahun ini.

"Dengan mengikuti pemagangan nasional di sejumlah perusahaan besar, tenaga kerja lokal kita akan berdaya saing tinggi, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa pandemi ini," ucapnya.

Kemudian pemberian insentif bagi imam masjid berkualitas yang lulus hasil seleksi. Selain diberi tunjangan, para imam ini akan ditugaskan memimpin salat di berbagai waktu dan sejumlah masjid.

Eka mengatakan di tahun 2021 pemerintah daerah berencana membangun sejumlah akses penghubung wilayah di antaranya Jembatan Cipamingkis di Kecamatan Cibarusah serta Jembatan Bojongmangu.

"Pembangunan ini guna mempermudah akses transportasi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga," katanya.

Pemkab Bekasi, kata dia, juga memastikan program unggulan lain tetap terlaksana seperti pembiayaan iuran JKN-KIS bagi warga tidak mampu. Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Bekasi merealisasikan Universal Coverage Health.

"Kemudian juga ada peningkatan jasa tenaga kerja khususnya bagi para guru honorer," katanya.

Eka mengatakan, pemerintah daerah tahun ini melakukan pembangunan rumah tidak layak huni melalui program Bekasi Bedah Nata Rumah (Bebenah) kepada sedikitnya 5.000 unit rumah warga tidak mampu.

"Kami juga siapkan program khusus bagi para pelaku UMKM dan para pedagang di pasar tradisional serta pelaku usaha lain seperti pelatihan dan sosialisasi guna pemulihan ekonomi agar mereka dapat terus bertahan di tengah pandemi ini," katanya.

Baca juga: Pembangunan di Bekasi terkendala belum adanya pengesahan DPA

Baca juga: Legislator Kabupaten Bekasi menilai penerapan PPKM tidak efektif